Ia juga menyarankan agar pemerintah pusat mengembalikan porsi dana TKD seperti sebelumnya, dan menghentikan pembatasan belanja, terutama untuk kegiatan yang menggerakkan ekonomi lokal seperti perjalanan dinas, pertemuan di luar kantor, dan pembangunan infrastruktur.
"Kalau hotel dan event di daerah hidup lagi, ekonomi daerah juga bangkit. Jangan semuanya disentralisasi ke pusat," tutupnya.
Lonjakan PBB bukan semata soal kebijakan daerah yang ugal-ugalan. Ada masalah struktural fiskal nasional yang membuat daerah makin bergantung pada pajak lokal sebagai sumber pembiayaan. Peninjauan ulang efisiensi dan pemetaan ulang TKD menjadi penting untuk menjaga keseimbangan pusat-daerah, sekaligus mendorong pemulihan ekonomi lokal pasca-pandemi dan tekanan global.*