JAKARTA – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto resmi melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Hal ini ditandai dengan pengalokasian anggaran infrastruktur untuk IKN sebesar Rp15,87 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026 yang telah disampaikan kepada DPR.
Dalam dokumen RAPBN 2026, alokasi anggaran tersebut mencakup Rp6,3 triliun untuk Otorita IKN (OIKN) dan Rp9,60 triliun yang dialokasikan melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) guna mendukung pembangunan jalan tol serta Proyek Strategis Nasional (PSN) di kawasan IKN.
Baca Juga:
Dana yang diperuntukkan melalui LMAN ini akan digunakan untuk pengadaan tanah proyek tol sepanjang 15,11 juta meter persegi, yang diharapkan memberikan kepastian bagi berbagai pemangku kepentingan.
Secara keseluruhan, pemerintah telah mengalokasikan dana hampir Rp90 triliun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membangun infrastruktur pendukung IKN, antara lain jalan tol, 47 menara hunian, saluran air minum, sanitasi, embung, kolam retensi, serta kantor pemerintahan.
Baca Juga:
Sementara itu, Otorita IKN sebelumnya mengajukan permintaan anggaran sebesar Rp21,1 triliun untuk tahun 2026.
Usulan ini telah disampaikan secara resmi kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani melalui surat resmi pada Juli 2025.
Alokasi anggaran terbagi dalam dua bagian, yaitu pagu indikatif sebesar Rp5,05 triliun dan anggaran pembangunan tahap kedua IKN yang mencapai Rp16,13 triliun pada tahun yang sama.
Untuk jangka panjang, Otorita IKN memperkirakan kebutuhan pendanaan hingga Rp48,8 triliun hingga tahun 2028 guna menyelesaikan pembangunan tahap kedua proyek strategis ini.
Direktur OIKN menyatakan komitmen pemerintah untuk terus mendorong percepatan pembangunan ibu kota baru dengan pendekatan yang terencana dan berkelanjutan demi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.*
JAKARTA Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, oleh Komisi Pemberantasan
Nasional
MEDAN (BITV) Fenomena baru tengah berkembang di kalangan generasi Z. Di tengah tekanan ekonomi yang kian kompleks, seperti kenaikan biaya
Nasional
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap empat anggota DPRD Medan yang sebelumn
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh
Kesehatan
JAKARTA Pengacara senior Sunan Kalijaga menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban atas dugaan pemukulan yang dialaminya usai menghadiri
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses penyelidikan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer Gerungan dari jabatannya sebagai Wakil Men
Politik
JAKARTA Pengguna aplikasi dompet digital DANA kembali dibuat antusias dengan hadirnya informasi mengenai program promosi saldo gratis se
Ekonomi
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution memberikan penjelasan terkait belum dilantiknya Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub)
Pemerintahan
YOGYAKARTA Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan tidak bertanggung jawab atas beredarnya foto ijazah yang disebut milik Presiden ke7
Hukum dan Kriminal
