JAKARTA – Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI 2025 kembali dibuka dengan plafon pinjaman hingga Rp500 juta. Program ini ditujukan untuk mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia dalam memperoleh akses permodalan untuk mengembangkan usahanya.
Melalui KUR BNI 2025, pelaku usaha dapat memanfaatkan fasilitas pinjaman dengan suku bunga ringan hanya 6% per tahun, tenor fleksibel hingga 5 tahun, serta tanpa agunan tambahan untuk pinjaman hingga Rp100 juta.
Selain itu, proses pengajuan KUR kini semakin mudah karena dapat dilakukan secara online melalui laman resmi eform.bni.co.id maupun secara langsung ke kantor cabang BNI terdekat.
Baca Juga:
"KUR BNI 2025 adalah bentuk nyata komitmen kami dalam mendukung UMKM untuk tumbuh dan berkembang. Kami berharap program ini bisa dimanfaatkan secara maksimal," ujar perwakilan BNI.
Syarat Pengajuan KUR BNI 2025:
Baca Juga:
Warga Negara Indonesia (WNI) berusia ≥ 21 tahun atau sudah menikah
Usaha berjalan minimal 6 bulan
Fotokopi e-KTP, KK, dan surat nikah (jika ada)
Surat izin usaha/NIB
NPWP (untuk pengajuan > Rp50 juta)
Dokumen agunan (untuk pinjaman > Rp100 juta)
Tidak sedang menerima kredit produktif non-KUR
Tips agar Pengajuan KUR BNI Disetujui:
Gunakan rekening BNI aktif dengan transaksi rutin
Pastikan dokumen usaha lengkap dan sah
Ajukan pada hari kerja pukul 09.00 – 14.00 WIB
Berikan data transparan saat survei lapangan
Jaga riwayat kredit tetap bersih
| Tenor | Angsuran Per Bulan |
| -------- | ------------------ |
| 12 bulan | Rp43.033.215 |
| 24 bulan | Rp22.160.305 |
| 36 bulan | Rp15.210.969 |
| 48 bulan | Rp11.742.515 |
| 60 bulan | Rp9.666.401 |
Dengan proses pengajuan yang mudah, bunga ringan, dan tanpa biaya tambahan, KUR BNI 2025 menjadi solusi strategis bagi UMKM untuk naik kelas di tahun ini.*
(ds/j006)
JAKARTA Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, oleh Komisi Pemberantasan
Nasional
MEDAN (BITV) Fenomena baru tengah berkembang di kalangan generasi Z. Di tengah tekanan ekonomi yang kian kompleks, seperti kenaikan biaya
Nasional
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap empat anggota DPRD Medan yang sebelumn
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh
Kesehatan
JAKARTA Pengacara senior Sunan Kalijaga menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban atas dugaan pemukulan yang dialaminya usai menghadiri
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses penyelidikan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer Gerungan dari jabatannya sebagai Wakil Men
Politik
JAKARTA Pengguna aplikasi dompet digital DANA kembali dibuat antusias dengan hadirnya informasi mengenai program promosi saldo gratis se
Ekonomi
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution memberikan penjelasan terkait belum dilantiknya Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub)
Pemerintahan
YOGYAKARTA Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan tidak bertanggung jawab atas beredarnya foto ijazah yang disebut milik Presiden ke7
Hukum dan Kriminal
