Ketahanan Pangan Ibu Kota Bertumpu pada Food Station, Ini Strategi dan Tantangannya

JAKARTA – Perumda Food Station Tjipinang Jaya memegang peran sentral dalam menjaga ketahanan pangan di DKI Jakarta.

Selama lebih dari 50 tahun, lembaga ini tak hanya bertindak sebagai distributor beras, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam menstabilkan harga, menjaga pasokan, serta menjalankan fungsi sosial demi mendukung masyarakat Jakarta, terutama kelompok rentan.

Ketua Dewan Pembina Jaya Center Foundation dan Yayasan Jakarta Menyala Center, Budi Mulyawan, menilai eksistensi Food Station jauh melampaui peran badan usaha biasa.

Ia menyebut lembaga ini sebagai "penyangga sosial dan ekonomi masyarakat Jakarta".

"Food Station bukan hanya BUMD, tapi juga instrumen strategis untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi ibu kota," ujar Budi dalam keterangannya, Minggu (8/9/2025).

Menurut Budi, pendirian Food Station berangkat dari kebutuhan Jakarta sebagai kota besar yang sangat rentan terhadap fluktuasi harga dan gangguan distribusi pangan.

Kehadiran lembaga ini membuat Pemprov DKI Jakarta bisa merespons gejolak pasar, menjaga harga tetap stabil, serta memperkuat keterhubungan dengan petani lokal di berbagai daerah.

"Beras adalah komoditas strategis. Kalau distribusinya terganggu, bukan hanya dapur rumah tangga yang bermasalah, tapi stabilitas sosial bisa ikut terguncang," ungkapnya.

Food Station juga menjalankan program-program sosial seperti beras bersubsidi untuk masyarakat kurang mampu, stok pangan hari besar keagamaan, serta kerja sama langsung dengan petani dari berbagai daerah guna memotong rantai distribusi yang panjang.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan komitmen penuh Pemprov dalam mendukung Food Station agar dapat menjalankan fungsinya dengan optimal.

"Kami serius memperkuat lembaga ini, karena dari sinilah masyarakat Jakarta bisa merasakan langsung manfaat subsidi dan perlindungan dari krisis pangan," ujar Pramono dalam sebuah kesempatan.

Namun, Budi mengakui masih banyak tantangan struktural yang dihadapi.

Di antaranya adalah keterbatasan infrastruktur gudang dan logistik, fluktuasi harga global, serta persaingan dengan pasar swasta.

Belum lagi sejumlah persoalan operasional seperti keterlambatan distribusi dan keluhan kualitas produk yang sempat muncul.

"Semua itu harus menjadi bahan evaluasi. Manajemen harus lebih profesional, transparan, dan akuntabel dalam mengelola sumber daya dan distribusi," tegasnya.

Menanggapi isu adanya dugaan kartel atau monopoli, Budi menegaskan bahwa tidak ditemukan indikasi praktik semacam itu di tubuh Food Station.

Namun, ia menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan pengawasan publik agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

"Food Station harus terus membangun Good Corporate Governance, termasuk memastikan SDM-nya mampu beradaptasi dengan dinamika pasar pangan," tambahnya.

Permodalan Food Station bersumber dari penyertaan modal pemerintah provinsi, pendapatan operasional, serta kemitraan dengan sektor swasta.

Meski demikian, Budi menegaskan bahwa orientasi utama Perumda ini bukan semata-mata keuntungan, melainkan pelayanan publik.

"Profit itu penting untuk keberlanjutan, tapi bukan tujuan utama. Yang utama adalah manfaat nyata bagi warga," ujarnya.

Ia juga mendorong adanya penataan ulang organisasi, termasuk mendorong partisipasi publik bukan hanya sebagai konsumen, tetapi juga sebagai mitra usaha, karyawan, bahkan pemasok.

Ini dinilai penting agar lembaga milik daerah ini semakin membumi dan inklusif.

"Food Station harus dikelola secara efisien, adaptif, dan terbuka terhadap kolaborasi. Karena pada dasarnya, lembaga ini milik masyarakat Jakarta," pungkasnya.*