Ratusan Pengemudi Ojol Tagih Janji Presiden soal Perpres Transportasi Online
JAKARTA Ratusan pengemudi ojek online yang tergabung dalam Perhimpunan Ojek Online Indonesia (O2) menggelar unjuk rasa di depan Kedutaan
NASIONAL
JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa Indonesia tidak akan mengalami krisis moneter seperti tahun 1998 lagi. Menurutnya, pemerintah telah memiliki pengalaman dan pengetahuan krusial dalam menangani berbagai krisis ekonomi sejak tahun 2008 hingga pandemi 2021.
"Kita cukup punya pengetahuan untuk mengendalikan ekonomi. Gak mungkin lagi kita seperti krisis 1998. Kita sudah mengalami beberapa krisis, sudah teruji, dan pengetahuan ini kita pakai di 2008, 2015, 2020, dan 2021 kemarin," kata Purbaya dalam acara Great Lecture di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (11/9/2025).
Namun, Purbaya tidak menampik bahwa masih ada kelemahan dalam manajemen kas negara. Ia menyoroti fluktuasi besar dana pemerintah yang tersimpan di Bank Indonesia (BI), yang bahkan pernah mencapai Rp 800 triliun, namun tidak segera disalurkan untuk menggerakkan ekonomi nasional.
"Kalau bunganya 7 persen, maka sekitar Rp 56 triliun itu adalah bunga dari uang yang enggak dipakai. Itu pemborosan. Dana-dana itu kan dari utang. Jadi, kalau enggak digunakan, ya mubazir," tegasnya.
Kebijakan Moneter dan Fiskal Dinilai Menyerap Likuiditas
Selain itu, Purbaya juga mengkritik kebijakan moneter dan fiskal yang menurutnya sama-sama cenderung menyerap likuiditas pasar, bukan mendorongnya. Hal ini, kata dia, menyebabkan lambatnya pertumbuhan ekonomi dalam beberapa bulan terakhir.
"Dua otoritas kita (moneter dan fiskal) malah mengeringkan sistem finansial. Akibatnya, ekonomi melambat dan kita semua jadi susah," tuturnya.
Solusi: Guyuran Dana Rp 200 Triliun dari BI ke Perbankan
Sebagai solusi, Purbaya menyarankan agar pemerintah mulai mengalirkan dana dari BI ke sistem perbankan nasional.
"Ini gampang betulinnya. Potong Rp 100–200 triliun dari dana mengendap di BI, masukin ke perbankan. Pertumbuhan uang akan cukup, enggak harus tinggi, tapi cukup di 15–20 persen. Itu bisa membalikkan arah ekonomi kita," ujar Purbaya optimistis.
JAKARTA Ratusan pengemudi ojek online yang tergabung dalam Perhimpunan Ojek Online Indonesia (O2) menggelar unjuk rasa di depan Kedutaan
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan langkah tegas untuk membenahi internal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyusul pengg
NASIONAL
JAKARTA Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh bersikap pasif di tengah dinamika global
NASIONAL
JAKARTA Pasal 218 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur penghinaan terhadap Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, dr. Surya Syahputra Pulungan, meminta masyarakat tetap tenang menyikapi kabar t
KESEHATAN
NIAS SELATAN Penanganan kasus dugaan korupsi penyelewengan Dana Daerah Terpencil (Dacil) untuk tunjangan guru di Kabupaten Nias Selatan
HUKUM DAN KRIMINAL
MAKASSAR Belasan hakim ad hoc di Pengadilan Negeri Makassar ikut ambil bagian dalam aksi mogok sidang nasional yang digelar serentak ole
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Gim simulasi pembangunan kota TheoTown kembali ramai dimainkan warganet Indonesia. Permainan yang tersedia gratis di platform An
SAINS DAN TEKNOLOGI
SIMALUNGUN Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih menghadiri penerimaan kunjungan kerja Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Da
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kontroversi terkait tayangan Mens Rea Pandji Pragiwaksono terus bergulir. Ahli Hukum Pidana, Abdul Fickar Hadjar, menilai Netfli
ENTERTAINMENT