Ketika Negarawan Gagal Menjaga Lidah di Negeri Majemuk
OlehRuben Cornelius SiagianDI republik yang dibangun di atas luka sejarah, katakata seorang tokoh bangsa tidak pernah netral. Ia bisa mene
OPINI
JAKARTA – Ratusan pengemudi ojek online yang tergabung dalam Perhimpunan Ojek Online Indonesia (O2) menggelar unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (14/1/026).
Aksi ini menuntut percepatan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) yang melindungi hak-hak mitra pengemudi serta menyoroti ketimpangan potongan bagi pengemudi oleh aplikator.
Ketua Umum O2, Cecep Saripudin, menegaskan bahwa massa menagih janji Presiden Prabowo Subianto terkait regulasi transportasi online.Baca Juga:
"Kami pernah mendapatkan pernyataan dari Presiden bahwa Perpres terkait transportasi online akan segera diterbitkan. Hari ini, kami hadir menagih kepastian itu," ujar Cecep.
Dalam aksi tersebut, para pengemudi membawa spanduk besar berisi tuntutan khusus, antara lain:
1. Investigasi perubahan regulasi Kemenhub dari KP 667/2022 yang menetapkan potongan 15 persen menjadi KP 1001/2022 yang menetapkan potongan 15 persen + 5 persen bagi pengemudi.
2. Audit dana 5 persen yang dipungut dari pengemudi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana.
Cecep menegaskan bahwa aksi ini akan terus dilakukan hingga ada kepastian kapan Perpres tersebut diterbitkan.
"Kami akan terus menjadwalkan aksi sampai pemerintah memberikan kepastian terkait Perpres transportasi online," tambahnya.
Selain isu kesejahteraan dan regulasi, massa juga menyampaikan pesan solidaritas kepada Venezuela, mengecam intervensi Amerika Serikat terhadap kedaulatan negara lain, serta mendesak pembebasan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro.
Pantauan di lokasi, arus lalu lintas Jalan Medan Merdeka Selatan ditutup total, sehingga kendaraan dari arah Tugu Tani maupun Jalan MH Thamrin terpantau padat merayap.
Massa juga dilengkapi mobil komando dengan pengeras suara dan musik pengantar aksi.
OlehRuben Cornelius SiagianDI republik yang dibangun di atas luka sejarah, katakata seorang tokoh bangsa tidak pernah netral. Ia bisa mene
OPINI
JAKARTA Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan pengalamannya saat masih menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung (ITB
NASIONAL
JAKARTA Ketua Umum Gerakan Pemuda Ka&039bah (GPK) Imam Fauzan A. Uskara membantah tudingan adanya pemecatan massal ratusan pengurus Dewa
POLITIK
JAKARTA PT Pertamina International Shipping (PIS) menyatakan dua kapalnya, Pertamina Pride dan Gamsunoro, hingga kini masih berada di kawa
NASIONAL
JAKARTA Politikus PAN Surya Utama alias Uya Kuya melaporkan dugaan penyebaran berita bohong yang mencatut namanya ke Polda Metro Jaya. Lap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Google dilaporkan menggandeng perusahaan kacamata EssilorLuxottica untuk memperkuat pengembangan kacamata pintar berbasis Android
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan penyelesaian seluruh berkas layanan pertanaha
NASIONAL
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor), Kamser Maroloan Sitanggang, menyampaikan surat terbuka kepada Komisi III
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Gelombang kejahatan penipuan atau scam di sektor keuangan digital kian mengkhawatirkan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat to
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menekankan pentingnya pemikiran geopolitik dalam menjaga arah dan kepenting
POLITIK