Ratusan Pengemudi Ojol Tagih Janji Presiden soal Perpres Transportasi Online

JAKARTA – Ratusan pengemudi ojek online yang tergabung dalam Perhimpunan Ojek Online Indonesia (O2) menggelar unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (14/1/026).

Aksi ini menuntut percepatan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) yang melindungi hak-hak mitra pengemudi serta menyoroti ketimpangan potongan bagi pengemudi oleh aplikator.

Ketua Umum O2, Cecep Saripudin, menegaskan bahwa massa menagih janji Presiden Prabowo Subianto terkait regulasi transportasi online.

Baca Juga:

• DJP ‘Dikocok Ulang’! Menkeu Purbaya Janji Pegawai Nakal Ditempatkan di Daerah Terpencil

"Kami pernah mendapatkan pernyataan dari Presiden bahwa Perpres terkait transportasi online akan segera diterbitkan. Hari ini, kami hadir menagih kepastian itu," ujar Cecep.

Dalam aksi tersebut, para pengemudi membawa spanduk besar berisi tuntutan khusus, antara lain:

1. Investigasi perubahan regulasi Kemenhub dari KP 667/2022 yang menetapkan potongan 15 persen menjadi KP 1001/2022 yang menetapkan potongan 15 persen + 5 persen bagi pengemudi.

2. Audit dana 5 persen yang dipungut dari pengemudi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana.

Cecep menegaskan bahwa aksi ini akan terus dilakukan hingga ada kepastian kapan Perpres tersebut diterbitkan.

"Kami akan terus menjadwalkan aksi sampai pemerintah memberikan kepastian terkait Perpres transportasi online," tambahnya.

Selain isu kesejahteraan dan regulasi, massa juga menyampaikan pesan solidaritas kepada Venezuela, mengecam intervensi Amerika Serikat terhadap kedaulatan negara lain, serta mendesak pembebasan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro.

Pantauan di lokasi, arus lalu lintas Jalan Medan Merdeka Selatan ditutup total, sehingga kendaraan dari arah Tugu Tani maupun Jalan MH Thamrin terpantau padat merayap.

Massa juga dilengkapi mobil komando dengan pengeras suara dan musik pengantar aksi.

Aksi ini menjadi sorotan publik karena menyoroti kesejahteraan pengemudi ojek online sekaligus menampilkan dimensi geopolitik, yakni hubungan Indonesia dengan isu global.

Perhimpunan Ojek Online Indonesia menegaskan bahwa kepastian hukum dan perlindungan terhadap mitra pengemudi menjadi tuntutan utama dalam dialog dengan pemerintah.*

(km/ad)

DJP ‘Dikocok Ulang’! Menkeu Purbaya Janji Pegawai Nakal Ditempatkan di Daerah Terpencil

Tatanan Global Amburadul, Bagaimana Strategi Diplomasi Indonesia? Menlu Sugiono Buka Suara

13 Mahasiswa Tantang Pasal KUHP soal Penghinaan Presiden ke MK, Dinilai Batasi Kebebasan Berekspresi

Dua Terperiksa Kasus Dugaan Korupsi Dana Dacil Mangkir dari Panggilan Kejari Nias Selatan

Ratusan Hakim Ad Hoc Mogok Sidang Nasional, Tuntut Revisi Perpres Kesejahteraan

Kontroversi Mens Rea, Netflix Bisa Laporkan Pelapor Pandji karena Flashdisk “Ilegal”