Jokowi Sebut Lawan Politik Mulai Ketakutan terhadap PSI
BANDUNG Ketua Dewan Pertimbangan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Joko Widodo menyebut partainya kini mulai diperhitungkan hingga membuat
POLITIK
JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi mengumumkan penyaluran dana pemerintah sebesar Rp200 triliun kepada lima bank nasional sebagai bagian dari strategi percepatan pemulihan ekonomi nasional.
Dana tersebut ditransfer langsung pada Jumat (12/9/2025) siang dan ditargetkan sudah masuk ke rekening bank pada sore hari yang sama.
Kelima bank penerima dana pemerintah tersebut adalah:
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk: Rp55 triliun
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk: Rp55 triliun
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk: Rp55 triliun
- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk: Rp25 triliun
- PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk: Rp10 triliun
Dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Purbaya menjelaskan bahwa besaran alokasi dana ditentukan berdasarkan kapitalisasi dan kapasitas distribusi masing-masing bank.
Menurutnya, bank-bank tersebut memiliki peran strategis dalam menyalurkan dana ke sektor riil.
"Kalau mereka tidak gunakan dananya, ya rugi sendiri. Karena mereka harus bayar cost of capital sekitar 4 persen. Itu akan mendorong mereka berpikir keras bagaimana menyalurkan dana ini ke sektor produktif," ujar Purbaya.
Menariknya, dari kelima bank penerima, hanya BSI yang bukan bagian dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) konvensional.
Menurut Purbaya, keterlibatan BSI memiliki alasan strategis, yakni untuk memastikan akses keuangan juga menjangkau Provinsi Aceh, yang secara regulasi perbankannya dijalankan sesuai prinsip syariah.
"BSI ikut karena dia satu-satunya bank yang punya akses ke Aceh, supaya dana ini bisa juga dimanfaatkan di sana," jelasnya.
Purbaya juga meralat pernyataan sebelumnya yang menyebut ada enam bank yang akan menerima dana tersebut, termasuk Bank Syariah Negara (BSN).
Ia menegaskan bahwa yang resmi menerima suntikan dana hanya lima bank sebagaimana disebutkan di atas.
Dengan dana besar yang diberikan, pemerintah berharap kelima bank dapat segera mengalirkannya dalam bentuk kredit produktif, guna mempercepat perputaran ekonomi nasional, khususnya di sektor usaha kecil menengah (UKM), perumahan, dan pertanian.
"Ini bukan cuma dana diam, tapi instrumen untuk memutar roda ekonomi. Kita ingin sektor riil bisa langsung merasakan manfaatnya," tegas Purbaya.
Langkah ini menjadi salah satu inisiatif baru dari Menkeu Purbaya setelah menggantikan Sri Mulyani, dengan pendekatan yang lebih langsung dalam menyuntikkan likuiditas ke sistem perbankan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.*
(bi/a008)
BANDUNG Ketua Dewan Pertimbangan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Joko Widodo menyebut partainya kini mulai diperhitungkan hingga membuat
POLITIK
MEDAN Seorang pria bernama Tenang Simanungkalit (32) ditangkap polisi setelah diduga melindas dan menyeret seorang wanita, Murniati Magdale
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mempelajari sistem program makan gratis di Jepang untuk menjadi bahan pengembangan Program Makan Bergizi
NASIONAL
JAKARTA Gugatan terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK)
POLITIK
JAKARTA Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedek Prayudi menyoroti gugatan terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka seb
POLITIK
PEMATANGSIANTAR Satreskrim Polres Pematangsiantar menangkap dua pria yang diduga mencuri sepeda motor milik seorang kakek berusia 83 tahun.
HUKUM DAN KRIMINAL
NAGOYA Rahmat Erwin Abdullah mempersembahkan medali emas kedua untuk Kontingen Indonesia pada Asian Games AichiNagoya 2026. Lifter Indone
OLAHRAGA
LUBUK PAKAM Pemerintah Kabupaten Deli Serdang kembali menggelar Job Fair untuk para pencari kerja pada Selasa (29/9/2026). Kegiatan yang be
EKONOMI
JAKARTA Memperingati 66 tahun UndangUndang Pokok Agraria (UUPA), Dr Budyto, yang merupakan bagian dari ATR/BPN Campaka, menyoroti berbagai
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperkuat pembangunan sektor peternakan sekaligus meningkatkan upaya pengendalian
PEMERINTAHAN