Pemerintah Telaah Dugaan Pemalsuan Cukai Rokok, Menkeu Purbaya Belum Putuskan Kenaikan Tarif 2026

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah masih menelaah lebih dalam isu cukai rokok, termasuk dugaan praktik permainan atau pemalsuan cukai, menjelang kebijakan kenaikan tarif cukai rokok tahun 2026.

Seusai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/9), Purbaya mengaku belum dapat memberikan kesimpulan terkait wacana pembatalan kenaikan cukai rokok karena proses pendalaman masih berlangsung.

"Nanti saya lihat lagi, saya belum menganalisis mendalam, seperti apa sih cukai rokok itu, katanya ada yang main-main, di mana main-mainnya?" ujar Menkeu Purbaya.

Baca Juga:

• Menkeu Purbaya Bandingkan Era SBY dan Jokowi: Siapa Lebih Efektif Dorong Ekonomi?

Dia menjelaskan pemerintah tengah mendalami potensi penerimaan negara dari perbaikan sistem cukai, khususnya jika kebocoran seperti cukai palsu dapat diberantas secara efektif. "Misalnya, kalau saya bisa beresin, saya bisa hilangin cukai-cukai palsu, berapa pendapatannya, dari situ kan saya bergerak ke depan seperti apa," tambahnya.

Keputusan lanjutan soal kebijakan cukai akan bergantung pada hasil studi dan analisis lapangan yang tengah dilakukan oleh pemerintah.

Dalam rapat kerja Kemenkeu bersama Komisi XI DPR RI pada 10 September 2025 lalu, pembahasan intensifikasi penerimaan negara dari cukai hasil tembakau (CHT) untuk APBN 2026 menjadi salah satu topik utama.

Anggota Komisi XI DPR, Harris Turino, menyoroti dampak kenaikan cukai yang terlalu agresif terhadap industri rokok, khususnya segmen Sigaret Kretek Mesin (SKM), serta kekhawatiran nasib para pekerja di pabrik rokok besar seperti Gudang Garam. Ia menyarankan pemerintah fokus memperkuat pengawasan terhadap rokok ilegal sebagai alternatif menaikkan penerimaan negara tanpa harus menaikkan tarif cukai secara signifikan.*

(at/j006)

Menkeu Purbaya Jamin Keuangan Negara Aman Meski Pajak Melambat

Momen 100 Karangan Bunga Warnai Ultah Sri Mulyani Jadi Sorotan, Seruan Dosen untuk Pendidikan yang Lebih Adil

Danais Bakal Dipangkas 50 Persen, Sri Sultan HB X Tegaskan Tak Akan Lobi Pemerintah Pusat

KPK Periksa Mantan Dirjen Kemenkeu Boediarso Teguh Terkait Kasus Dugaan Korupsi di PUPR Mempawah

Menkeu Sri Mulyani Tegaskan Komitmen Pemerintah Alokasikan 5 Persen APBN untuk Kesehatan

Kemenkeu dan Kementerian ESDM Perkuat Sinergi Tata Kelola Migas dan Pertambangan Lewat Kerja Sama Strategis