Kementerian BUMN Dilebur ke Danantara? Istana: Ada Kemungkinan

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Darmadi Durianto, menyebutkan bahwa usulan RUU tersebut kemungkinan besar terkait dengan rencana penggabungan dua badan tersebut.

"Kemungkinan ini mau dibahas, tunggu surpresnya turun. Kemungkinan digabung, dua badan jadi satu," kata Darmadi dalam rapat penyusunan Prolegnas bersama pemerintah, Kamis (18/9/2025).

Ia mempertanyakan urgensi RUU Danantara, mengingat badan tersebut telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, menilai bahwa Danantara memerlukan landasan hukum yang lebih kokoh agar dapat berdiri secara mandiri sebagai lembaga pengelola investasi strategis negara.

"Sekarang Danantara harus berdiri tegak. Kita tahu, secara politik hukum, susunan manajerial BUMN sekarang malah lebih dekat ke Danantara," kata Bob dalam rapat.

Ia menegaskan bahwa kemunculan RUU Danantara dalam Prolegnas bukanlah keputusan mendadak.

Menurutnya, naskah akademik RUU tersebut telah disiapkan dan akan terus disempurnakan untuk pembahasan lebih lanjut.

"Sebagai inisiatif Baleg, kita akan sempurnakan lagi dalam penyusunannya," ujarnya.

Baleg DPR dan Pemerintah Sepakati 52 RUU Prioritas 2025, Mulai Perampasan Aset hingga Kepolisian

Kementerian BUMN Tanpa Menteri, Pengamat: Saatnya Dievaluasi atau Dibubarkan

KPK Bongkar Dugaan Manipulasi Dokumen Proyek Tol Trans Sumatera: Ada Kongkalikong

Kontroversi dan Multitafsir RUU Perampasan Aset

MK Tolak Seluruh Gugatan Uji Formil UU TNI, Empat Hakim Sampaikan Pendapat Berbeda

Rapat Prolegnas DPR Memanas, Komisi II Keberatan Baleg Ambil Alih RUU Pemilu