JAKARTA – Pemerintah tengah menyiapkan skema insentif berbasis pasar (market based) guna menarik simpanan valuta asing (valas) milik warga negara Indonesia (WNI) yang selama ini disimpan di luar negeri agar kembali ditempatkan di dalam negeri.
Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa usai melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (19/9/2025).
Baca Juga:Menurut Purbaya, skema tersebut sedang dimatangkan dan ditargetkan bisa segera diterapkan dalam waktu dekat.
Langkah ini bertujuan memperkuat cadangan devisa nasional, meningkatkan pasokan dolar di sistem perbankan domestik, serta mendukung pembiayaan proyek-proyek strategis pemerintah.
"Rencana bagaimana menarik uang-uang dolar yang orang Indonesia suka taruh di luar balik ke sini. Tadi masih belum matang, masih kita matangkan lagi. Tapi kalau saya lihat, rencananya cukup bagus sekali," ujar Purbaya dalam keterangannya.
Menkeu juga mengungkapkan bahwa setiap bulan terdapat aliran dana valas dalam jumlah signifikan yang dikirimkan ke luar negeri oleh sebagian WNI.
Pemerintah, kata dia, berupaya menekan tren ini dengan memberikan insentif menarik bagi pemilik dana agar tidak perlu lagi memindahkan uang mereka ke luar negeri.
"Saya baru tahu juga bahwa ternyata setiap bulan banyak juga yang kirim ke luar negara orang Indonesia. Uang-uangnya utamanya ke beberapa negara di kawasan sini," ungkapnya.
"Jadi kita akan menjaga itu dengan memberikan insentif yang menarik, sehingga mereka nggak usah capek-capek kirim dolarnya ke luar."
Baca Juga:Purbaya menekankan, apabila dana dolar tersebut dapat ditahan dan dikapitalisasi di dalam negeri, maka dampaknya akan signifikan bagi perekonomian nasional.
Cadangan devisa akan meningkat, suplai dolar di perbankan nasional membaik, dan pembiayaan dalam mata uang asing untuk proyek strategis bisa dipenuhi secara mandiri.
"Kalau kita bisa jaga masuk ke sini, nggak keluar, cadangan kita akan lebih besar lagi, dan perbankan kita punya suplai dolar lebih banyak lagi," pungkasnya.
Kebijakan ini juga sejalan dengan strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada pembiayaan luar negeri serta memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global.*
(pr/a008)
JAKARTA Ketua Umum Militan Gibran 08 Nusantara, Andi Azwan, mendaftarkan diri sebagai pihak terkait dalam perkara Perselisihan Hasil Pem
HUKUM DAN KRIMINAL
SEKADAR menyebut bahwa pakar atau ahli (expert) sedang menghadapi masalah besar di jagat media sosial agaknya keliru. Di negeri kita, pakar
OPINI
BANDA ACEH Unit IV Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Banda Aceh menangani laporan dugaan penganiayaan terhadap s
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Unit IV Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Banda Aceh mengamankan seorang pria berinisial IR, 61 tahun
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Setelah satu bulan proses penyamaian bibit, pelatihan pertanian cabai dampingan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM), Pimpinan
PERTANIAN AGRIBISNIS
KARO Kasus dugaan gangguan kesehatan setelah mengonsumsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi di Kabupaten Karo, Sumatera
PERISTIWA
ACEH BESAR Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Sultan Iskandar Muda menggelar pasar murah bagi masyarakat di halaman Kantor Camat Blang
NASIONAL
MEDAN Kodam I/Bukit Barisan (BB) menggelar bazar dan pasar murah secara serentak di sejumlah wilayah Indonesia dalam rangka menyambut Ha
NASIONAL
BATU BARA Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku bersama Aparat Penegak Hukum (APH) menggelar razia gabungan dan tes urin
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut), Erni Ariyanti Sitorus, memenuhi panggilan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim
HUKUM DAN KRIMINAL
