Menkeu Baru, Purbaya Yudhi Sadewa, Tancap Gas! Ini Deretan Gebrakan Ekonomi dalam 2 Pekan

JAKARTA - Baru dua pekan menjabat sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani, Purbaya Yudhi Sadewa langsung mencuri perhatian publik lewat sejumlah kebijakan strategis yang berani dan progresif.

Dilantik pada Senin (8/9/2025), Purbaya tak butuh waktu lama untuk menunjukkan arah kebijakan fiskal dan ekonominya. Sejumlah langkah cepat diambil demi menjaga stabilitas, meningkatkan penerimaan negara, dan mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa membebani masyarakat dengan pajak baru.

Berikut rangkuman gebrakan awal Menkeu Purbaya:

Baca Juga:

• Kejar Penunggak Pajak, Menkeu Gandeng KPK dan APH: Potensi Rp 60 Triliun

Langkah besar pertama adalah penempatan dana Rp 200 triliun ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Tujuannya: menghentikan perang bunga antarbank yang dinilai merugikan masyarakat dan sektor usaha.

"Dengan dana yang cukup, bank tidak perlu perang bunga. Kredit jadi lebih mudah, konsumsi bisa naik," ujar Purbaya dalam keterangan pers, Kamis (25/9).

Dana tersebut juga diarahkan untuk mendukung pembiayaan program strategis, seperti Koperasi Desa Merah Putih, dengan bunga pinjaman yang lebih rendah.

Kejar Rp 60 Triliun dari 200 Penunggak Pajak

Kebijakan tegas juga dilakukan di sektor perpajakan. Purbaya menargetkan penagihan tunggakan sebesar Rp 60 triliun dari 200 wajib pajak besar, tanpa pengampunan pajak.

Kemenkeu menggandeng Polri, Kejaksaan Agung, KPK, dan PPATK untuk memastikan penagihan berjalan cepat dan tegas.

"Mereka tidak akan bisa lari. Ini bagian dari penegakan keadilan fiskal," tegasnya.

Insentif Tarik Dolar WNI dari Luar Negeri

Dalam upaya memperkuat cadangan devisa nasional, Purbaya sedang merancang skema insentif agar warga negara Indonesia menyimpan dolar mereka di dalam negeri.

Kebijakan ini diharapkan bisa menambah pasokan valuta asing di sistem perbankan nasional dan mendukung pembiayaan proyek pemerintah.

Perbaikan Sistem Coretax, Target Selesai dalam 1 Bulan

Sistem administrasi perpajakan Coretax yang diluncurkan awal tahun ini masih kerap bermasalah. Purbaya mengambil langkah cepat dengan mendatangkan ahli IT asing untuk menyelesaikan persoalan teknis dalam waktu satu bulan.

Langkah ini penting untuk memastikan efisiensi penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Revisi RAPBN dan Fokus ke Daerah

Dari sisi anggaran, Purbaya menaikkan pagu Transfer ke Daerah (TKD) dari Rp 650 triliun menjadi Rp 693 triliun, guna memperkuat ekonomi daerah dan menjaga stabilitas sosial.

Ia juga menekankan pentingnya efisiensi subsidi energi, dengan mendorong transisi ke energi terbarukan, tanpa harus menaikkan tarif listrik masyarakat.

Fokus Ekonomi: Tumbuh, Stabil, Tanpa Pajak Baru

Seluruh gebrakan ini dirancang untuk memperkuat ekonomi nasional tanpa menambah beban masyarakat melalui pajak baru. Fokus Menkeu Purbaya adalah stabilitas fiskal, keadilan perpajakan, dan inklusi keuangan.

Dalam waktu yang singkat, langkah-langkahnya menunjukkan bahwa Kemenkeu di bawah kepemimpinannya akan menempuh jalur berani, tegas, dan berpihak pada rakyat.*

(bs/j006)

Menteri Keuangan Purbaya Uji Layanan Kring Pajak, Tanyakan Soal Coretax

DJP Sumut II Siap Didik Pegawai Pemko Siantar Jadi Juru Sita Pajak, Wali Kota Wesly Sambut Baik

Target Rampung Juli 2025, DJP Genjot Perbaikan Coretax untuk Awasi Pajak Lebih Akurat

Wajib Pajak Harus Waspada, Pelaporan SPT Telat Bisa Kena Sanksi Berat!

IWPI Laporkan Dugaan Korupsi Mega Proyek Coretax ke KPK, Anggaran Lebih dari Rp 1,3 Triliun

Luhut Binsar Pandjaitan Kunjungi Command Center Coretax, Tinjau Sistem Digital Perpajakan Indonesia