Sebelumnya, dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2025, Senin (22/9).
Purbaya menyebut pemerintah menargetkan potensi serapan Rp50–Rp60 triliun dari 200 wajib pajak besar yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
"Kami punya daftar 200 penduduk pajak besar yang sudah inkrah. Kami mau kejar dan eksekusi sekitar Rp50 triliun sampai Rp60 triliun," ujar Purbaya.
Namun, ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengeksekusi rencana tersebut.
Baca Juga:Menurutnya, tidak semua pengusaha memiliki likuiditas untuk membayar kewajiban meski sudah inkrah.
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, meminta Presiden Prabowo Subianto me
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Direktur Federal Bureau of Investigation (FBI) Amerika Serikat, Kash Pat
NASIONAL
GIANYAR Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengingatkan para pemain agar tetap menjaga fokus penuh menjelang bergulirnya Piala AFF 20
OLAHRAGA
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan komitmennya untuk menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap praktik kor
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru dalam penanganan kasus dugaan tindak pidana pen
NASIONAL
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) yang baru, Kuntadi, segera menun
NASIONAL
GUNUNGSITOLI Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya mendorong Museum Pusaka Nias di Kota Gunungsitoli berkembang menjadi destinasi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Booth Wismilak Premium Cigars menjadi salah satu pusat perhatian pengunjung dalam ajang Food & Hospitality Indonesia (FHI) 2026
EKONOMI
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyampaikan Rancangan Qanun (Raqan) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan d
PEMERINTAHAN
ACEH TAMIANG Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mendampingi Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meninjau langsung hunian sementara (h
PEMERINTAHAN
