Jika tidak mampu membayar, langkah yang mungkin ditempuh adalah penyitaan aset perusahaan.
Namun, aset yang disita belum tentu dalam kondisi baik dan sebagian besar berpotensi sudah diagunkan ke bank.
Hal ini berpotensi menimbulkan persoalan hukum yang rumit.
"Penyitaan aset bisa memicu kebangkrutan dan pemutusan hubungan kerja (PHK). Bila efek negatif sampai pada titik ini, persepsi investor terhadap iklim berusaha dan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terdampak," kata Wijayanto.
Ia menekankan, rencana pemerintah menagih kewajiban tersebut tidak boleh bersifat one size fits all atau menggunakan pendekatan seragam tanpa pertimbangan lebih spesifik.
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, meminta Presiden Prabowo Subianto me
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Direktur Federal Bureau of Investigation (FBI) Amerika Serikat, Kash Pat
NASIONAL
GIANYAR Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengingatkan para pemain agar tetap menjaga fokus penuh menjelang bergulirnya Piala AFF 20
OLAHRAGA
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan komitmennya untuk menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap praktik kor
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru dalam penanganan kasus dugaan tindak pidana pen
NASIONAL
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) yang baru, Kuntadi, segera menun
NASIONAL
GUNUNGSITOLI Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya mendorong Museum Pusaka Nias di Kota Gunungsitoli berkembang menjadi destinasi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Booth Wismilak Premium Cigars menjadi salah satu pusat perhatian pengunjung dalam ajang Food & Hospitality Indonesia (FHI) 2026
EKONOMI
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyampaikan Rancangan Qanun (Raqan) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan d
PEMERINTAHAN
ACEH TAMIANG Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mendampingi Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meninjau langsung hunian sementara (h
PEMERINTAHAN
