Bahlil: BBM Wajib Campur Etanol 10 Persen, Untuk Kurangi Impor

JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan rencana pemerintah untuk mewajibkan pencampuran etanol 10 persen (E10) dalam produk bensin dan bahan bakar minyak (BBM) lainnya.

Kebijakan ini bertujuan mengurangi ketergantungan impor BBM sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.

Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil saat menjadi pembicara dalam forum Investor Daily Summit 2025 bertema "New Economic Order" yang digelar di Assembly Hall, Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta, Kamis (9/10).

Baca Juga:

• IHSG Dibuka Menguat ke 8.192, Investor Waspadai Potensi Konsolidasi

"Ke depan Indonesia akan kita dorong mandatori menjadi E10. Artinya, kita wajibkan memakai etanol 10 persen. Tujuannya apa, kita mengurangi impor, dan etanol ini didapatkan dari singkong atau dari tebu," ujar Bahlil.

Menurut Bahlil, penggunaan etanol sebagai bahan campuran BBM bukan hanya mengurangi impor, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan baru serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

Ia menegaskan, anggapan bahwa etanol tidak bagus adalah tidak benar, mengingat banyak negara telah lebih dulu mengadopsi kebijakan serupa.

Bahlil mencontohkan beberapa negara yang telah menerapkan pencampuran etanol pada BBM mereka, seperti Brasil dengan E27 (campuran 27 persen etanol), Amerika Serikat dengan E10 hingga E85 di beberapa negara bagian, India menggunakan E80, Thailand E20, dan Argentina E12.

"Brasil mencampur bensinnya dengan etanol 27 persen mandatori, tetapi di beberapa negara bagian, mereka sudah menggunakan E100, yakni 100 persen etanol," tambah Bahlil.

Data dari Kementerian ESDM menunjukkan konsumsi bensin di Indonesia pada tahun 2025 mencapai 42 juta barel, namun hanya sekitar 14 juta barel yang dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. Sisanya, sebanyak 27 juta barel, masih harus diimpor.

Untuk menekan angka impor tersebut, pemerintah berencana memaksimalkan pemanfaatan sumber daya domestik, khususnya etanol hasil pertanian dan perkebunan nasional.

"Kita berpikir untuk bensin kita campur dengan hasil pertanian kita, hasil perkebunan kita," kata Bahlil.

Menteri ESDM itu juga menduga adanya pihak-pihak yang menolak pencampuran etanol pada BBM karena khawatir Indonesia dapat terbebas dari ketergantungan impor.*

(bs/a008)

IHSG Dibuka Menguat ke 8.192, Investor Waspadai Potensi Konsolidasi

Kuala Dangkal, Nelayan Lamno Terancam Tak Bisa Melaut: Pemerintah Diminta Bertindak Cepat

Aksi Robin Hood ala Presiden Prabowo

Kutip Berita Tanpa Izin? Siap-Siap Kena Royalti di UU Hak Cipta Baru!

Satreskrim Polres Bener Meriah Tuntaskan Berkas Kasus BBM Subsidi, Tersangka Resmi Diserahkan ke Kejaksaan Negeri Bener Meriah

Aksi ESG: Tambang Berkelanjutan Menuju Harmoni Masyarakat, Membangun Ekonomi Lokal