Bebas Biaya Cukup Bawa KTP & Buku KIA, Pemko Binjai Sediakan USG Gratis Ibu Hamil di 8 Puskesmas
BINJAI Pemerintah Kota Binjai melalui Dinas Kesehatan menyediakan layanan ultrasonografi (USG) gratis bagi ibu hamil di delapan puskesmas.
PEMERINTAHAN
MEDAN – Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sumatera Utara menyatakan optimisme tinggi terhadap kepemimpinan Gubernur Bobby Nasution dalam mengatasi lonjakan inflasi di wilayah tersebut yang saat ini berada di angka 5,32 persen.
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Peningkatan Kualitas Manusia, Ristek dan Inovasi KADIN Sumut, Isfan F. Fachruddin, menilai langkah-langkah konkret yang telah dilakukan oleh Bobby Nasution menunjukkan komitmen kuat untuk menstabilkan kondisi perekonomian daerah.
"Saya yakin kepemimpinan Pak Bobby Nasution sebagai Gubernur Sumut bisa menekan inflasi. Tentunya ini perlu dukungan dari kepala daerah di kabupaten/kota agar bekerja bersama dan berkolaborasi dengan semua stakeholder terkait," ujar Isfan, Sabtu (11/10/2025).Baca Juga:
Menurutnya, Sumatera Utara memiliki kekuatan besar di sektor pertanian, terutama dari daerah seperti Deli Serdang dan Serdang Bedagai, yang bisa menjadi tumpuan dalam menekan laju inflasi.
Isfan menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam menghadapi situasi ekonomi yang menantang.
Ia juga mengingatkan bahwa penanganan inflasi bukan hanya menjadi tanggung jawab gubernur semata.
"Sejak awal tahun, Bank Indonesia dan Pemprov Sumut sudah bergerak. Tapi ketika tekanan inflasi datang, beberapa kepala daerah justru terlihat gugup dan belum siap. Padahal mereka harusnya punya strategi lokal untuk ikut menahan laju inflasi," ujarnya.
Lebih lanjut, Isfan menyampaikan dukungan penuh terhadap 11 langkah strategis yang telah diambil Gubernur Bobby Nasution untuk mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok.
Beberapa langkah di antaranya adalah:
- Penyaluran komoditas pokok secara gratis
- Program paket beras SPHP dan cabai merah dengan harga terjangkau
- Percepatan penyaluran bantuan pangan
- Intervensi langsung terhadap komoditas penyumbang inflasi
"Inflasi itu soal sejengkal perut. Kalau hanya gubernur yang bekerja sementara pejabat di bawahnya pasif, hasilnya tidak akan maksimal. Maka KADIN Sumut siap menjadi mitra aktif dalam mendukung setiap program yang digagas Pak Bobby," tegas Isfan.
Sebelumnya, lonjakan inflasi di Sumatera Utara sempat mendapat teguran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) karena dinilai lebih tinggi dari rata-rata nasional.
Situasi ini menjadi pemicu bagi Pemerintah Provinsi Sumut untuk bekerja lebih keras dan cepat dalam meredam gejolak harga, terutama menjelang akhir tahun.
BINJAI Pemerintah Kota Binjai melalui Dinas Kesehatan menyediakan layanan ultrasonografi (USG) gratis bagi ibu hamil di delapan puskesmas.
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mabes TNI buka suara setelah Kolonel Cpl Budi Utomo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Ma
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH TIMUR Kapolres Aceh Timur AKBP Aris Cai Dwi Susanto menggelar ngopi bareng bersama elemen masyarakat di Kecamatan Peudawa, Rabu (30/9/
NASIONAL
MEDAN Rumah Sakit Adam Malik Medan memperkuat layanan jantung dengan menghadirkan teknologi Pulse Field Ablation (PFA) untuk menangani pas
KESEHATAN
BOGOR Temuan hunian dengan fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mendapat sorotan media asing. Kasus t
NASIONAL
MEDAN Kualitas udara di Kota Medan pada Rabu (30/9/2026) tercatat masuk kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif. Berdasarkan data peman
KESEHATAN
JAKARTA Ombudsman RI mengungkap dugaan pungutan liar (pungli) di Rutan Kelas I Pondok Bambu, Jakarta Timur. Warga binaan disebut harus memb
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kolonel TNI Cba Harfan Bahar didakwa memesan narkotika jenis sabu dan ekstasi dari mantan pacarnya, Januwati. Dalam dakwaan disebutka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Prof. Dr. OK Saidin mengusulkan pembentukan Komite Integritas Riset Nasi
PENDIDIKAN
JAKARTA Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang memp
POLITIK