37 Siswa dan Guru di Timor Tengah Selatan Diduga Keracunan MBG
NTT Sebanyak 37 siswa dan enam guru dari tiga sekolah di Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara
PERISTIWA
JAKARTA– Bupati Batu Bara, H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Rakornas yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Airlangga Hartarto, mengusung tema "Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah."
Kegiatan ini menjadi forum strategis nasional dalam mempercepat inklusi keuangan di daerah serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga jasa keuangan.Baca Juga:
Rakornas TPAKD merupakan agenda rutin OJK yang dihadiri para kepala daerah, pimpinan lembaga keuangan, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait.
Dalam kesempatan tersebut, dibahas berbagai strategi nasional untuk memperluas akses pembiayaan yang inklusif dan berkeadilan, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dalam arahannya, Menko Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan daerah, Otoritas Jasa Keuangan, serta pihak terkait yang telah berkontribusi dalam memperluas akses keuangan di daerah.
"Sesuai dengan tema Rakornas, memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui peningkatan akses keuangan daerah merupakan bagian dari upaya bersama untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045," ujar Bapak Airlangga.
Ia menambahkan bahwa pemerataan akses keuangan bukan sekadar persoalan teknis, melainkan langkah nyata dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Kami mendorong seluruh kepala daerah untuk memetakan potensi UMKM di wilayahnya agar para pelaku usaha dapat memperoleh akses pembiayaan yang layak," tambahnya.
Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan peluncuran Roadmap TPAKD serta penyerahan TPAKD Award 2025 sebagai bentuk apresiasi kepada kepala daerah yang dinilai berhasil mendorong percepatan akses keuangan di daerah melalui implementasi berbagai program kerja TPAKD sepanjang tahun 2024.
Acara turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto, Ketua Dewan Komisioner OJK Bapak Mahendra Siregar, Menteri Pariwisata Ibu Widiyanti Putri Wardhana, Wakil Menteri Dalam Negeri Bapak Akhmad Wiyagus, serta Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono, bersama para kepala daerah se-Indonesia.*
NTT Sebanyak 37 siswa dan enam guru dari tiga sekolah di Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara
PERISTIWA
ASAHAN Wakil Bupati Asahan, Rianto, menegaskan komitmen kuatnya dalam menjaga kelestarian infrastruktur jalan. Ia mengimbau para pengusa
PEMERINTAHAN
BANTEN Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wihaji mengunjungi wilayah adat Baduy di Kabupaten Lebak, Ba
NASIONAL
JAKATA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengklarifikasi polemik rencana penentuan status aktivis HAM oleh tim asesor yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Rencana pemerintah untuk menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) dalam 23 tahun ke depan dinilai belum realistis tanpa tr
EKONOMI
JAKARTA Mantan istri komedian Andre Taulany, Rien Wartia Trigina atau Erin, melaporkan balik asisten rumah tangganya berinisial HW ke Po
ENTERTAINMENT
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Belawan menuntut hukuman mati terhadap terdakwa Aditya Ramdani dalam perkara peredaran
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari meminta masyarakat tidak terjebak pada potongan pernyataan dalam p
NASIONAL
BATU BARA Masyarakat Kabupaten Batu Bara kini sedang menanggung beban ganda. Dua kebutuhan pokok vital, yakni gas Elpiji 3 kg dan minyak
EKONOMI
BANDA ACEH Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh meminta Pemerintah Aceh mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur pembatasa
PEMERINTAHAN