JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa rencana pembangunan family office tidak akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurutnya, proyek tersebut sepenuhnya berbasis pada dana swasta dan bertujuan untuk menarik investasi jangka panjang ke Indonesia.
"Family office itu nggak ada urusan dengan APBN," ujar Luhut dalam forum "1 Tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8% Economic Growth" di Jakarta, Kamis (16/10/2025).Baca Juga:
Luhut menjelaskan, konsep family office yang akan dikembangkan pemerintah merupakan skema pengelolaan dana milik investor besar, baik lokal maupun asing, yang diberikan insentif berupa bebas pajak pada tahap awal, dan baru dikenai pajak saat dana tersebut diinvestasikan ke proyek-proyek riil dalam negeri.
Luhut menegaskan pembangunan fisik dan sistem dari family office tidak akan dibebankan kepada negara.
"(Pembiayaannya) ya biayai sendiri, kan orang taruh uangnya di situ," ujarnya.
Saat ini, pemerintah tengah menyusun regulasi yang menjamin keamanan dan kepastian hukum bagi investor.
Luhut menyebut sudah banyak calon investor yang menyatakan minat, termasuk dari Singapura dan China.
Menurut Luhut, lokasi prioritas pengembangan family office adalah di Bali, bersamaan dengan rencana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pusat Keuangan di pulau tersebut.
Kawasan ini nantinya akan menjadi gerbang arus dana asing yang akan diinvestasikan ke berbagai sektor ekonomi Indonesia.
"IKN bisa saja, tapi jangan terus mau semua jadi, nggak jadi-jadi satu pun nanti," ucapnya, merujuk pada rencana sebelumnya yang sempat menyebut Ibu Kota Nusantara sebagai lokasi alternatif.
Menanggapi kekhawatiran publik mengenai potensi penyalahgunaan fasilitas family office untuk penghindaran pajak, Luhut memastikan bahwa pemerintah akan melakukan background check ketat terhadap seluruh calon investor.
"Semua nanti basisnya sudah background check juga. Nanti kita lihat satu per satu," tegasnya.
Investor yang terindikasi pernah terlibat kasus pengemplangan pajak atau tindak pidana keuangan lainnya tidak akan diizinkan masuk ke dalam skema ini.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa pihaknya belum akan mengalokasikan APBN untuk proyek tersebut dan sejauh ini tidak memberikan intervensi terhadap rencana pembangunan family office yang digagas oleh Luhut.
"Saya belum terlalu mengerti konsepnya walaupun Pak Ketua DEN sering bicara. Tapi saya belum pernah lihat konsepnya, jadi saya nggak bisa jawab," kata Purbaya kepada wartawan usai pertemuan dengan investor di kantor DJP, Jakarta, Senin (13/10).
Kehadiran family office dinilai menjadi salah satu strategi Indonesia untuk menangkap peluang arus modal global, khususnya dari investor ultra-kaya yang mencari yurisdiksi aman, efisien, dan kompetitif secara fiskal.
Meski demikian, pemerintah diminta memastikan bahwa skema ini transparan, adil, dan tidak membuka celah penghindaran pajak.*
(at/a008)
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat bicara soal meninggalnya tujuh Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Sumatera Utara di Kamboja
Nasional
MEDAN Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Sumatera Utara, Iskandar ST, melayangkan somasi terbuka kepada sejumlah institusi
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menperkim) Maruarar Sirait menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk mempercepat se
Nasional
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan komitmennya untuk mengevaluasi dana milik pemerintah pusat dan daerah yang hing
Ekonomi
MEDAN Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Musa Rajekshah, memberikan apresiasi tinggi terhadap Presiden Prabowo Subianto yang turu
Nasional
MEDAN Penanganan laporan dugaan penipuan yang dialami mantan anggota Polri berinisial DE oleh oknum anggota Subbid Wabprof Bid Propam Po
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Program Kerja Sama Bidang Pendidikan yang di
Pendidikan
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahw
Hukum dan Kriminal
SIMALUNGUN Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama kelompok kurang mamp
Pemerintahan
TERNATE Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan tidak
Nasional
