Rp 653 Triliun Dana Pemerintah Mengendap, Menkeu: Jangan Sampai Menganggur

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan komitmennya untuk mengevaluasi dana milik pemerintah pusat dan daerah yang hingga kini masih mengendap di perbankan, dengan total mencapai Rp 653,4 triliun per Agustus 2025.

Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan dana publik tidak menganggur dan dapat segera dimanfaatkan sesuai kebutuhan pembangunan nasional.

"Nanti kami akan telusuri. Jangan sampai uang pemerintah menganggur di perbankan," ujar Purbaya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Baca Juga:

• Ekonomi Biru Jadi Prioritas, Sumut Fokus Sejahterakan Nelayan dan Pembudidaya Ikan

Menurut data Kementerian Keuangan, dari total dana mengendap tersebut, Rp 399 triliun merupakan simpanan pemerintah pusat dan Rp 254,4 triliun adalah milik pemerintah daerah.

Dana ini terbagi dalam tiga jenis simpanan: giro sebesar Rp 357,4 triliun, tabungan Rp 10,4 triliun, dan simpanan berjangka Rp 285,6 triliun.

Purbaya menyoroti lonjakan tajam pada pos simpanan berjangka, yang naik dari Rp 204,2 triliun pada akhir 2024 menjadi Rp 285,6 triliun per Agustus 2025.

Kenaikan ini mencerminkan adanya keterlambatan atau ketidakefisienan dalam realisasi belanja, baik di level pusat maupun daerah.

"Besarnya dana yang tersimpan menunjukkan belum optimalnya realisasi belanja pemerintah. Ini harus diselesaikan sebelum kita membuat kebijakan fiskal berikutnya," tegasnya.

Secara khusus, Menkeu Purbaya menyoroti simpanan pemerintah daerah yang mencapai Rp 254,3 triliun, terdiri dari:
Giro: Rp 188,9 triliun
Tabungan: Rp 8 triliun
Simpanan berjangka: Rp 57,5 triliun

Nilai tersebut meningkat signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada 2023, total simpanan pemda hanya Rp 103,9 triliun, dan pada 2024 tercatat Rp 92,4 triliun.

Artinya, hanya dalam delapan bulan, terjadi lonjakan hingga Rp 161,9 triliun.

"Saya heran, banyak pemda bilang kekurangan anggaran. Tapi dananya justru parkir di bank dalam jumlah besar. Saya tidak tahu uang itu disimpan di mana, dalam bentuk apa, dan atas nama siapa. Nanti akan saya periksa," tegas Purbaya.

Ekonomi Biru Jadi Prioritas, Sumut Fokus Sejahterakan Nelayan dan Pembudidaya Ikan

Luhut: Program MBG Harus Jalan Minimal 10 Tahun

Luhut: Family Office Tak Gunakan Dana APBN, Murni Investasi Swasta

Presiden Prabowo Izinkan WNA Pimpin BUMN: Saya Sangat Bersemangat!

Pemkab Karo dan Dunia Usaha Bangun “Super Team” untuk Dorong Pertanian Modern Berdaya Saing Global

Reaktivasi Sekretariat Transformasi EKB, Bali Dorong Ekonomi Mandiri dan Berkelanjutan