JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan penolakannya terhadap usulan kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi pekerja bergaji maksimal Rp10 juta per bulan.
Menurutnya, kebijakan fiskal tidak bisa terus-menerus memberi kelonggaran kepada kelompok masyarakat yang sebenarnya tergolong kelas menengah.
Pernyataan itu disampaikan Purbaya dalam media briefing di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2025).Baca Juga:
Ia menyebut bahwa jika setiap kelompok masyarakat menuntut insentif pajak, maka keuangan negara bisa terganggu bahkan kolaps.
"Nggak. Jangan seperti itu, terus minta-minta duit terus. Lihat dulu ekonominya seperti apa nanti. Kalau nggak, mereka bisa membayar. Jangan semuanya gratis," ujar Purbaya.
Purbaya menegaskan, insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) hanya akan diberikan hingga 2026 dan hanya untuk sektor pariwisata dan padat karya, yang dinilai masih membutuhkan dukungan akibat dampak pandemi dan pemulihan ekonomi.
Usulan menaikkan batas PTKP untuk pekerja bergaji maksimal Rp10 juta dinilainya tidak tepat sasaran.
Purbaya mengingatkan bahwa masyarakat kelas menengah sudah mulai merasakan manfaat dari perbaikan ekonomi, sementara anggaran negara seharusnya difokuskan untuk mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pembangunan daerah.
"Kalau semuanya gratis, pendapatan pajak nol, bubarlah kita. Harus hitung yang optimal seperti apa. Nanti itu bukan optimal kalau penerimaan pajak kita nolin. Anda kelas menengah, lu minta ini, minta gratis, enak aja," tegasnya.
Menkeu juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan fiskal agar pemerintah tetap mampu menjalankan program-program strategis nasional yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Purbaya menegaskan bahwa belanja negara harus dikelola secara bertanggung jawab, termasuk pengelolaan utang.
"Kita akan balance sesuai dengan ini. Kan utangnya dipakai secara bertanggung jawab. Ke depan, kita bersihkan pemerintah pusat, daerah, dan sistem perpajakan, supaya Anda bayar pajaknya juga rela nanti," imbuhnya.
Purbaya secara terbuka mengingatkan kelompok masyarakat kelas menengah agar tidak terus-menerus menuntut fasilitas fiskal tambahan.
Menurutnya, peran kelompok ini justru penting dalam memperkuat basis penerimaan negara.
"Anda kelas menengah, seharusnya jadi bagian dari solusi, bukan terus-menerus minta dispensasi. Kalau bukan Anda yang menopang pembangunan, siapa lagi?" pungkasnya.*
(tt/a008)
JAKARTA Pemindahan aktor Ammar Zoni ke Lapas Kelas I Batu Nusakambangan, Cilacap, dari Lapas Cipinang, Jakarta, pada Kamis (16/10/2025)
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menyatakan bahwa pelatihan vokasi yang digelar oleh Balai Besar Pelatihan Vokasi dan
Ekonomi
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus mengintensifkan upaya penyelesaian konflik agraria yang masih menjadi per
Pemerintahan
MEDAN Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Provinsi Sumatera Utara, Willy Agus Utomo, melay
Nasional
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, merayakan hari ulang tahunnya yang ke74 dalam suasana hangat dan penuh kekeluarg
Nasional
SURABAYA Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri mengungkap penyitaan 351 kontainer berisi batu bara ilegal di S
Hukum dan Kriminal
MEDAN Program Jaminan Stabilisasi Harga Komoditas Pangan (Jaskop) yang diinisiasi oleh Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasu
Pemerintahan
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke74 kepada Presiden Republik Indonesia, Pr
Nasional
ACEH TIMUR Komandan Korem 011/Lilawangsa, Kolonel Inf Ali Imran, secara resmi meletakkan batu pertama pembangunan Koperasi Desa Merah Pu
Ekonomi
JEMBRANA Wujud kedekatan Polri dengan masyarakat kembali diperlihatkan saat Kapolres Jembrana, AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati, S.H., S.
Nasional
