JAKARTA— Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah (pemda) dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di daerah melalui optimalisasi tujuh kanal penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Pernyataan ini disampaikan Tito saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Harga Beras yang digelar di Auditorium Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Senin (20/10/2025).
Tito menjelaskan, tujuh kanal penyaluran beras SPHP meliputi pengecer di pasar rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, outlet pangan binaan dan Gerakan Pasar Murah (GPM) pemda, outlet Badan Usaha Milik Negara (BUMN), outlet instansi pemerintahan, Rumah Pangan Kita (RPK) Perum Bulog, serta swalayan atau toko modern.Baca Juga:
"Pemda harus rutin melakukan operasi pasar dengan menyalurkan beras SPHP melalui jalur yang sudah ditetapkan oleh Menteri Pertanian, Menteri Koordinator Pangan, Dirut Bulog, dan pengecer pasar rakyat. Kapolri juga sudah mengusulkan agar kepala pasar di daerah lebih digiatkan untuk mengawal distribusi ini," ujar Tito.
Lebih lanjut, Mendagri meminta pemda yang memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan serta program GPM untuk mengoptimalkan perannya dalam menjaga pasokan dan harga beras.
Tito juga menekankan perlunya sinergi erat dengan BUMN pangan seperti ID Food, serta instansi pemerintah yang memiliki jaringan distribusi kuat, seperti TNI, Polri, dan Kejaksaan.
"Promosi beras SPHP oleh Perum Bulog serta jalur distribusi dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan ritel modern harus dimaksimalkan agar penyaluran ke masyarakat semakin cepat dan efektif," tambahnya.
Tito menyoroti pentingnya operasi khusus di daerah-daerah yang mengalami kenaikan harga beras di atas 1 persen. Berdasarkan data terbaru, hanya 16 daerah yang mengalami kenaikan harga beras di atas ambang batas tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Tito juga mengingatkan perkembangan inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,65 persen year-on-year (YoY) per September 2025. Inflasi yang masih terkendali ini didorong oleh dua sektor utama, yakni perawatan pribadi dan jasa lainnya, serta sektor makanan, minuman, dan tembakau.
Mendagri juga menyinggung lonjakan harga emas yang naik hingga 40 persen, tertinggi dalam sejarah, yang turut memengaruhi inflasi secara nasional.
"Tingginya harga emas membuat banyak masyarakat membeli emas sebagai instrumen investasi, termasuk di Indonesia, sehingga mendorong kenaikan inflasi," jelas Tito.
Tito juga mengingatkan agar pemerintah daerah waspada terhadap kenaikan harga komoditas pangan strategis seperti cabai merah, bawang merah, telur ayam ras, dan daging ayam ras. Meski harga beras secara umum masih terkendali, ada delapan kabupaten yang mencatat kenaikan harga beras di atas 2 persen, antara lain Intan Jaya, Barito Timur, Pulang Pisau, Bima, Puncak Jaya, Tangerang, Sukabumi, dan Sumba Tengah.
JAWA BARAT Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, meminta pemerintah pusat secara transparan mengumumkan daerahdaerah yang penyerapa
Politik
ACEH Mengantisipasi dampak buruk dari curah hujan tinggi yang melanda wilayah Aceh Jaya dalam beberapa hari terakhir, Satuan Lalu Lintas
Peristiwa
PADANGSIDIMPUAN Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidimpuan melakukan kegiatan himbauan dan penertiban kepada pelaku usah
Pemerintahan
JAKARTA Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menegaskan bahwa kebijakan pungutan pajak terhadap pedagang online atau merchant di plat
Ekonomi
JAKARTA Dalam rangka memperingati hari jadinya yang ke22, PT Jannah Firdaus Tour dan Travel menggelar acara tasyakuran sekaligus melunc
Pariwisata
SEI RAMPAH Jotaris Rajagukguk kembali menjalani pemeriksaan di Polres Serdang Bedagai, Senin (20/10/2025), terkait laporan dugaan tindak
Hukum dan Kriminal
TAPANULI SELATAN Upaya penyelesaian konflik agraria antara masyarakat Kecamatan Angkola Timur dan Sipirok dengan PT Toba Pulp Lestari (T
Hukum dan Kriminal
MEDAN Direktur PT Nusa Dua Propertindo (NDP), Iman Subekti resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penjualan aset n
Hukum dan Kriminal
DENPASAR Universitas Udayana (Unud) tengah mengusut tuntas kasus dugaan perundungan yang melibatkan sejumlah mahasiswa Fakultas Ilmu Sos
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Sejumlah kader DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), sayap organisasi Partai Golkar, mendatangi Bareskrim Polri dan Po
Hukum dan Kriminal
