JAKARTA— Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah (pemda) dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di daerah melalui optimalisasi tujuh kanal penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Pernyataan ini disampaikan Tito saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Harga Beras yang digelar di Auditorium Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Senin (20/10/2025).
Tito menjelaskan, tujuh kanal penyaluran beras SPHP meliputi pengecer di pasar rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, outlet pangan binaan dan Gerakan Pasar Murah (GPM) pemda, outlet Badan Usaha Milik Negara (BUMN), outlet instansi pemerintahan, Rumah Pangan Kita (RPK) Perum Bulog, serta swalayan atau toko modern.Baca Juga:
"Pemda harus rutin melakukan operasi pasar dengan menyalurkan beras SPHP melalui jalur yang sudah ditetapkan oleh Menteri Pertanian, Menteri Koordinator Pangan, Dirut Bulog, dan pengecer pasar rakyat. Kapolri juga sudah mengusulkan agar kepala pasar di daerah lebih digiatkan untuk mengawal distribusi ini," ujar Tito.
Lebih lanjut, Mendagri meminta pemda yang memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan serta program GPM untuk mengoptimalkan perannya dalam menjaga pasokan dan harga beras.
Tito juga menekankan perlunya sinergi erat dengan BUMN pangan seperti ID Food, serta instansi pemerintah yang memiliki jaringan distribusi kuat, seperti TNI, Polri, dan Kejaksaan.
"Promosi beras SPHP oleh Perum Bulog serta jalur distribusi dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan ritel modern harus dimaksimalkan agar penyaluran ke masyarakat semakin cepat dan efektif," tambahnya.
Tito menyoroti pentingnya operasi khusus di daerah-daerah yang mengalami kenaikan harga beras di atas 1 persen. Berdasarkan data terbaru, hanya 16 daerah yang mengalami kenaikan harga beras di atas ambang batas tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Tito juga mengingatkan perkembangan inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,65 persen year-on-year (YoY) per September 2025. Inflasi yang masih terkendali ini didorong oleh dua sektor utama, yakni perawatan pribadi dan jasa lainnya, serta sektor makanan, minuman, dan tembakau.
Mendagri juga menyinggung lonjakan harga emas yang naik hingga 40 persen, tertinggi dalam sejarah, yang turut memengaruhi inflasi secara nasional.
"Tingginya harga emas membuat banyak masyarakat membeli emas sebagai instrumen investasi, termasuk di Indonesia, sehingga mendorong kenaikan inflasi," jelas Tito.
Tito juga mengingatkan agar pemerintah daerah waspada terhadap kenaikan harga komoditas pangan strategis seperti cabai merah, bawang merah, telur ayam ras, dan daging ayam ras. Meski harga beras secara umum masih terkendali, ada delapan kabupaten yang mencatat kenaikan harga beras di atas 2 persen, antara lain Intan Jaya, Barito Timur, Pulang Pisau, Bima, Puncak Jaya, Tangerang, Sukabumi, dan Sumba Tengah.
DELI SERDANG Puluhan keluarga di Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, terancam kehilangan tem
Hukum dan Kriminal
BANDAR LAMPUNG Di balik ambisi Indonesia membangun ketahanan energi lewat proyek 35.000 MW, terselip ancaman serius bagi kesehatan dan l
Nasional
JAKARTA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjadi sorotan dalam survei Riset Lingkaran Str
Politik
PADANGSIDIMPUAN Ketua Dewan Pimpinan Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPD BKPRMI) Kota Padangsidimpuan, Haji Muha
Peristiwa
LUBUK PAKAM Wakil Bupati (Wabup) Deli Serdang, Lom Lom Suwondo SS, menegaskan pentingnya profesionalisme, kedisiplinan, dan kesiapsiagaa
Pemerintahan
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang siap mempercepat pembangunan infrastruktur daerah melalui program Karya Bakti TN
Pemerintahan
DENPASAR Ketua Tim Penggerak (TP) Posyandu Provinsi Bali, Putri Suastini Koster, menegaskan pentingnya peran kader posyandu dalam melaku
Pemerintahan
JAKARTA Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengimbau masyarakat untuk segera melakukan aktivasi akun waj
Pemerintahan
RIAU Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) resmi merealisasikan program edukatif bertajuk SMSI Goes to
Pendidikan
JAWA BARAT Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, meminta pemerintah pusat secara transparan mengumumkan daerahdaerah yang penyerapa
Politik
