2,4 Juta Lapangan Kerja Dijanjikan Tercipta, Purbaya Akui Belum Cukup Atasi 7,2 Juta Pengangguran
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6 pada 2027 dapat menciptakan sekitar 2
EKONOMI
JAKARTA — PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk menyatakan dukungannya penuh terhadap upaya Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam menciptakan ekosistem ride-hailing yang berkelanjutan.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia, khususnya pengemudi ojek online (ojol).
Direktur Utama GoTo, Patrick Walujo, menegaskan bahwa sebagai perusahaan teknologi yang lahir dan berkembang di Indonesia, GoTo siap mendukung visi pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para pengemudi ojol.Baca Juga:
"GoTo mendukung penuh komitmen Presiden Republik Indonesia untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pengemudi ojol, mendorong efisiensi, serta menjaga pertumbuhan ekosistem ride-hailing sebagai bentuk penyediaan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat Indonesia," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin malam (20/10/2025).
Patrick menambahkan, ekosistem digital GoTo yang dibangun oleh ribuan talenta lokal saat ini telah menaungi lebih dari 3 juta mitra pengemudi dan lebih dari 5,3 juta pelaku UMKM yang memanfaatkan layanan GoTo untuk mengembangkan usahanya.
Ia menegaskan bahwa GoTo menyadari tanggung jawab besar untuk memastikan ekosistem ini terus memberikan dampak ekonomi positif dan berkelanjutan bagi jutaan keluarga Indonesia.
"GoTo juga siap memperkuat kolaborasi dengan pemerintah guna memastikan pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif, berkeadilan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," kata Patrick.
Sebelumnya, dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar enam juta masyarakat Indonesia yang hidup dari ekosistem ojek online.
Dari jumlah tersebut, sekitar empat juta adalah pengemudi ojol, sementara dua juta lainnya merupakan pelaku UMKM yang memanfaatkan layanan ojol sebagai sarana berjualan.
"Kita terus berdiskusi dengan perusahaan-perusahaan ojol terbesar untuk mencari solusi pelayanan terbaik bagi para pengemudi ojol ini. Ada empat juta pengemudi ojol dan dua juta pelaku UMKM yang mengandalkan ojol sebagai sarana jual beli, jadi total enam juta orang hidup dari ekosistem ini," ujar Presiden Prabowo di Istana Negara, Senin (20/10/2025).
Komitmen ini menjadi sinyal positif bagi perkembangan ekonomi digital di Indonesia, khususnya dalam mendukung kesejahteraan mitra pengemudi dan pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.*
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6 pada 2027 dapat menciptakan sekitar 2
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi UndangUndang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya mengamankan 322 orang yang diduga berkaitan dengan kerusuhan setelah demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak praperadilan yang diajukan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih berada di atas 5 belum sepenuhnya dirasaka
EKONOMI
KUPANG Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan tidak ada tambahan korban meninggal akibat gempa di Nusa Tenggara Timur (
NASIONAL
JAKARTA, BITVONLINE.COM Dua permohonan Visa D2 yang diajukan PT Buana Media Independen belum memperoleh keputusan hampir dua bulan setel
NASIONAL
JAKARTA Polri mencatat 189 laporan polisi terkait kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah Indonesia. Dari penangana
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan soal pengemudi becak motor yang sempat tercatat dalam
EKONOMI
JAKARTA Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto angkat bicara soal Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang tidak membubuhkan tanda
POLITIK