BI Blak-blakan! Dana Pemerintah di Bank Bikin Uang Beredar Meledak!

JAKARTA— Bank Indonesia (BI) menyoroti dampak besar dari kebijakan pemerintah yang menempatkan dana sekitar Rp200 triliun di sektor perbankan.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut langkah tersebut telah mendorong lonjakan signifikan pada jumlah uang beredar di masyarakat.

Perry menjelaskan, penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjadi salah satu faktor utama di balik kenaikan pertumbuhan uang primer (M0) adjusted yang mencapai 18,58 persen secara tahunan (yoy) pada September 2025.

"Kebijakan moneter yang longgar serta penempatan dana SAL pemerintah di perbankan mendorong kenaikan jumlah uang beredar," ujar Perry dalam konferensi pers virtual, Rabu (22/10).

Berdasarkan data Bank Indonesia, posisi uang primer (M0) adjusted tercatat sebesar Rp2.152,4 triliun, meningkat signifikan dibandingkan bulan sebelumnya yang hanya tumbuh 7,3 persen (yoy).

Selain itu, pertumbuhan uang beredar dalam arti luas (M2) juga menunjukkan tren peningkatan. Pada Agustus 2025, M2 tumbuh 7,59 persen (yoy), naik dari posisi 5,46 persen pada Januari 2025.

Pertumbuhan ini turut ditopang oleh peningkatan uang beredar dalam arti sempit (M1) yang naik dari 7,25 persen menjadi 10,51 persen, serta pertumbuhan uang kartal yang meningkat dari 10,30 persen menjadi 13,41 persen pada periode yang sama.

Namun, di tengah ekspansi likuiditas tersebut, BI menilai pertumbuhan kredit perbankan masih perlu diperkuat untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Pada September 2025, kredit perbankan tercatat tumbuh 7,70 persen (yoy), hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan Agustus yang berada di level 7,56 persen.

"Permintaan kredit belum menguat karena pelaku usaha masih bersikap wait and see, sementara beberapa korporasi masih mengandalkan pembiayaan internal. Selain itu, suku bunga kredit juga masih relatif tinggi," jelas Perry.

Tercatat, fasilitas pinjaman yang belum dicairkan (undisbursed loan) pada September 2025 mencapai Rp2.374,8 triliun atau 22,54 persen dari total plafon kredit yang tersedia. Angka ini didominasi oleh sektor perdagangan, industri, dan pertambangan, khususnya pada jenis kredit modal kerja.

Dari sisi penawaran, kapasitas pembiayaan perbankan masih terjaga kuat. Hal ini terlihat dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 29,29 persen, sementara pertumbuhan DPK mencapai 11,18 persen (yoy) pada September 2025.

"Seiring dengan ekspansi keuangan pemerintah, termasuk penempatan dana pada beberapa bank besar, serta pelonggaran likuiditas dan kebijakan insentif makroprudensial Bank Indonesia, stabilitas sistem keuangan nasional tetap terjaga," tegas Perry.*

(cn/M/006)