Tok! Lolos Hukuman Mati, ABK Fandi Ramadhan Divonis 5 Tahun Penjara
BATAM Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan vonis 5 tahun penjara terhadap Fandi Ramadhan dalam kasus penyelundupan 1,9 ton
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menginstruksikan seluruh pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya untuk mempercepat proses layanan perizinan bangunan.
Langkah ini dilakukan guna mendukung percepatan program nasional pembangunan tiga juta rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Sumut, Chandra Dalimunthe, mengatakan instruksi tersebut menekankan pentingnya efisiensi dan digitalisasi perizinan bangunan melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).Baca Juga:
"Gubernur meminta pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Utara untuk mempercepat layanan perizinan bangunan, termasuk memperkuat sistem digital melalui SIMBG," ujar Chandra Dalimunthe di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro No. 30, Medan, Kamis (23/10/2025).
Chandra menjelaskan, Gubernur Bobby juga meminta daerah untuk memperluas sosialisasi dan menyederhanakan proses perizinan rumah sederhana, salah satunya dengan menghapus kewajiban penggunaan jasa konsultan melalui sistem prototype bangunan dalam penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
"Semua upaya ini bagian dari strategi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Diharapkan langkah ini membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar bisa memiliki rumah layak huni," tambahnya.
Instruksi Gubernur Sumut ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang dukungan percepatan pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah.
Chandra menyebut, pasca kunjungan dua menteri tersebut ke Sumut pada 10 Oktober 2025, dalam rangka meninjau perumahan MBR di Kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang, Pemprov Sumut segera menggelar diskusi dan pertemuan koordinatif bersama pemerintah kabupaten/kota, pengembang, dan pemangku kepentingan lainnya.
"Langkah ini menjadi bagian dari visi besar Pemprov Sumut untuk mewujudkan rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh daerah," ungkap Chandra.
Sebelumnya, Gubernur Bobby Nasution dalam kunjungan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perumahan, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam mempercepat pembangunan permukiman untuk pekerja.
Ia juga mendorong pemanfaatan lahan milik Pemprov Sumut dan pemerintah kabupaten/kota untuk mendukung ketersediaan lahan program rumah bersubsidi.
"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan terus mendorong agar program nasional tiga juta rumah dapat berjalan sukses di seluruh kabupaten/kota. Kami yakin program ini membawa manfaat besar bagi rakyat kecil untuk memiliki rumah layak huni dan terjangkau," tegas Bobby.
BATAM Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan vonis 5 tahun penjara terhadap Fandi Ramadhan dalam kasus penyelundupan 1,9 ton
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali kembali menegaskan peran strategisnya dalam pelayanan administrasi kewarganegaraan melalu
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M. memberikan arahan kepada seluruh personel Direktorat Pengamanan Objek V
NASIONAL
MEDAN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut mengambil langkah inovatif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui Program Gebyar
PEMERINTAHAN
MEDAN Realisasi pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) sepanjang tahun 2025 menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan t
PEMERINTAHAN
MEDAN Jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Aksi Bupati Nias Utara, Amizaro Waruwu, menjadi sorotan publik setelah ia bersujud di hadapan pejabat pemerintah pusat dalam forum
PEMERINTAHAN
MEDAN Masyarakat di kawasan Pelabuhan Belawan, Medan, Provinsi Sumatera Utara, tengah diliputi rasa resah setelah beredar kabar bahwa Polr
HUKUM DAN KRIMINAL
LAMPUNG TIMUR Kepolisian menangkap seorang pria berinisial DD (29) yang diduga menculik dan mencabuli seorang siswi sekolah dasar berusi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri memblokir 40 rekening yang digunakan sebagai penampungan transaks
HUKUM DAN KRIMINAL