
Menlu:Presiden Prabowo Bakal Hadiri KTT ASEAN 2025 di Malaysia, Fokus Perkuat Relevansi Kawasan
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dijadwalkan akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2025 yang akan
PolitikJAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa optimistis penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dapat mendorong pertumbuhan kredit perbankan hingga mencapai dua digit pada akhir tahun ini.
Optimisme tersebut disampaikan Purbaya menanggapi data Bank Indonesia (BI) yang mencatat pertumbuhan kredit perbankan pada September 2025 sebesar 7,7 persen, naik tipis dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 7,56 persen.
"Mungkin September belum full impact dari uang itu (Rp200 triliun). Tapi kalau dari individual bank kan naiknya sudah kelihatan. Dari 6 persen ke 7 persen itu sudah indikasi membaik. Kalau dampaknya penuh, saya harap pertumbuhan kredit bisa mendekati double digit," ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (23/10/2025).Baca Juga:
Menurut Purbaya, penempatan dana tersebut diharapkan memperkuat likuiditas bank-bank Himbara dan mempercepat penyaluran kredit ke sektor produktif.
Dengan demikian, laju pertumbuhan ekonomi nasional dapat terdorong di tengah ketidakpastian global dan gangguan ekonomi dalam negeri.
Ia juga menyoroti bahwa perlambatan pertumbuhan kredit selama September sebagian dipengaruhi oleh ketidakstabilan ekonomi akibat demonstrasi dan kerusuhan beberapa waktu lalu.
Namun, pemerintah menilai masih ada ruang untuk percepatan pada kuartal IV tahun ini.
"Harapan saya dengan uang Rp200 triliun tadi pertumbuhannya makin kencang sehingga ekonominya juga makin kencang. Kita akan monitor terus, kalau kurang kita tambah lagi uang dari sistem," jelasnya.
Sebagaimana diketahui, pemerintah menempatkan dana dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp200 triliun ke lima bank anggota Himbara untuk mendukung stabilitas keuangan nasional dan memperkuat fungsi intermediasi perbankan.
Alokasi dana tersebut meliputi:
- Bank Mandiri: Rp55 triliun
- Bank BRI: Rp55 triliun
- Bank BNI: Rp55 triliun
- Bank BTN: Rp25 triliun
- Bank Syariah Indonesia (BSI): Rp10 triliun
Kebijakan ini merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional, memperluas akses pembiayaan, dan memperkuat peran perbankan dalam menyalurkan kredit ke sektor riil, termasuk UMKM, perumahan, dan infrastruktur produktif.
Dengan dukungan dana tersebut, pemerintah berharap perbankan nasional mampu meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen dan memastikan kredit dapat tersalurkan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat.*
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dijadwalkan akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2025 yang akan
PolitikJAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (
PemerintahanJAKARTA Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, hadir dalam Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia
PemerintahanJAKARTA Kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di Jakarta mengalami lonjakan tajam dengan hampir mencapai dua juta kasus hingga Ok
KesehatanJAKARTA Apple menghadirkan fitur Find My sebagai alat penting untuk melindungi perangkat iOS pengguna, terutama ketika ponsel hilang ata
Sains & TeknologiJAKARTA Chief Operation Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyiapkan tim untuk dikiri
EkonomiJAKARTA Anggota Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan dukungan penuh atas putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yan
PemerintahanMEDAN Dugaan pengkondisian proyek jalan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara (Sumut) kembali menge
Hukum dan KriminalMEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (
PemerintahanMEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Perusahaan Daerah Aneka Industri dan
Pertanian Agribisnis