JAKARTA– Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) mencatat sejumlah capaian penting dalam setahun terakhir era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Salah satu terobosan utama adalah keberhasilan menyatukan dualisme organisasi Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), langkah yang diharapkan mampu memperkuat gerakan koperasi nasional sebagai Soko Guru Perekonomian Nasional.
"Di luar program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih, kami memiliki 16 program kerja. Sebagian sudah dilaksanakan, sebagian lainnya masih dalam tahap persiapan," ujar Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, Sabtu (25/10).
Ferry menjelaskan, sejumlah program prioritas tengah dijalankan, antara lain hilirisasi produk sawit melalui koperasi, pendirian bank khusus koperasi, fasilitasi koperasi untuk ojek online, serta revitalisasi Institut Koperasi Indonesia (IKOPIN) sebagai pusat kader koperasi profesional.
"Kami ingin IKOPIN kembali menjadi tempat lahirnya para penggerak koperasi tangguh yang adaptif terhadap tantangan zaman," imbuhnya.
Menkop menekankan pentingnya koperasi dalam menciptakan sistem ekonomi berkeadilan. Selama ini, sistem ekonomi nasional lebih condong ke model neoliberal, sehingga mekanisme perdagangan dominan diserahkan pada pasar bebas.
"Baru kali ini ada Presiden dengan political will yang kuat untuk mengembalikan ideologi ekonomi Pancasila," tegas Ferry.
Salah satu program strategis yang mendapat perhatian khusus Presiden adalah percepatan operasionalisasi 80.000 Kopdes/Kel Merah Putih.
Menurut Ferry, koperasi desa/kelurahan ini memiliki tiga fungsi utama: menyalurkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, menjadi offtaker yang meningkatkan perekonomian masyarakat desa seperti petani, nelayan, dan pengrajin, serta menjadi instrumen terdekat untuk mendukung program pemerintah seperti bansos dan BLT.
"Kami telah memulai langkah konkret memperkuat gerakan koperasi nasional, termasuk persiapan operasionalisasi 80.000 Kopdes di seluruh Indonesia," jelas Ferry.
Saat ini, percepatan pembangunan fisik berupa gudang, gerai, dan sarana pendukung lainnya tengah dilakukan.
Mayoritas Kopdes/Kel masih belum memiliki infrastruktur ini, sehingga operasionalisasi terhambat. Menkop menegaskan, arahan Presiden dalam rapat kabinet paripurna sangat jelas: seluruh Kopdes harus siap beroperasi sesuai target Maret 2026.