Kasus MBG Kian Jadi Sorotan, KPK Klarifikasi Daftar Nama yang Viral dan Bantah Isu Keterlibatan Pimpinan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons beredarnya daftar lebih dari 20 nama yang disebutsebut terkait dalam kasus dugaan
NASIONAL
JAKARTA– Kementerian Perindustrian (Kemenperin) angkat bicara mengenai kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) ratusan karyawan di pabrik ban Michelin, PT Multistrada Arah Sarana Tbk (MASA), yang berlokasi di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.
Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, mengungkapkan bahwa pihaknya hingga saat ini belum menerima laporan resmi terkait dugaan PHK tersebut.
"Kami belum dapat kabar kalau seandainya industri atau pabrik ban itu mengalami penutupan atau pengurangan karyawan," ujar Febri saat ditemui di kantor Kemenperin, Jakarta, Kamis (30/10).Baca Juga:
Febri menegaskan, secara umum industri ban dan karet nasional masih dalam kondisi stabil. Menurutnya, tingginya jumlah kendaraan di dalam negeri menjadi indikator bahwa permintaan ban dari industri otomotif masih cukup baik.
"Industri ban atau karet masih bagus untuk dalam negeri. Kendaraan kami juga masih banyak, dan permintaan dari industri otomotif juga masih bagus," tambahnya.
Ratusan Pekerja Gelar Aksi Protes di Depan Pabrik Michelin
Sementara itu, ratusan pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SKEP-SPSI) menggelar aksi unjuk rasa di depan pabrik PT Multistrada Arah Sarana Tbk, Cikarang, Bekasi, Kamis (30/10).
Mereka menolak kebijakan perusahaan yang disebut telah melakukan PHK terhadap 280 pekerja secara sepihak.
Ketua PUK SP KEP SPSI PT Multistrada Arah Sarana Tbk, Guntoro, menilai langkah perusahaan itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia menegaskan, setiap keputusan PHK seharusnya terlebih dahulu dirundingkan dengan pihak serikat pekerja.
"Manajemen berdalih menggunakan dasar Undang-Undang Cipta Kerja, padahal sesuai putusan MK No. 168, setiap PHK harus dirundingkan terlebih dahulu dengan serikat pekerja," kata Guntoro melalui keterangan tertulis di laman resmi SPSI Bekasi.
Selain menolak PHK, para pekerja juga menolak penyerahan logistik perusahaan kepada pihak ketiga karena dinilai berpotensi menimbulkan gelombang PHK baru.
"Percayalah, ini adalah perjuangan kami semua. Kami menolak PHK, menolak penyerahan logistik kepada pihak ketiga, serta melayangkan surat protes atas pelanggaran PKB (perjanjian kerja bersama)," tegas Guntoro.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons beredarnya daftar lebih dari 20 nama yang disebutsebut terkait dalam kasus dugaan
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani mengingatkan pemerintah dan PT Pertamina (Persero) untuk mengantisipasi potensi m
EKONOMI
JAKARTA Ketua Umum All Cipayung Nusantara, David Pajung, berharap persidangan perkara dugaan fitnah terkait tudingan ijazah palsu Presid
POLITIK
JAKARTA Tim kuasa hukum Presiden ke7 RI Joko Widodo mengungkap adanya dugaan manipulasi atau pengubahan bukti elektronik dalam perkara
POLITIK
JAKARTA Harga cabai rawit merah masih menjadi salah satu komoditas pangan dengan harga tertinggi di pasar nasional. Berdasarkan data Pus
EKONOMI
JAKARTA Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman mendorong peningkatan konsumsi telur dan daging aya
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota Medan mengerahkan armada pemadam kebakaran untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih warga yang terdampak krisi
NASIONAL
MEDAN Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB MABMI) melakukan ziarah ke makam enam mantan Ketua Umum yang telah wafat m
SENI DAN BUDAYA
ACEH Sebagian besar wilayah Provinsi Aceh diprakirakan mengalami cuaca berawan hingga hujan ringan sepanjang hari. Kondisi ini terjadi d
NASIONAL
MEDAN Sebagian besar wilayah Sumatera Utara diperkirakan mengalami hujan ringan pada hari ini. Kondisi tersebut berpotensi terjadi di se
NASIONAL