JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Demokrat, Herman Khaeron, menanggapi pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang menilai proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) bukan kerugian, melainkan investasi sosial.
Herman menilai pernyataan Jokowi tidak salah, namun ia mempertanyakan pihak yang bertanggung jawab atas kondisi Whoosh yang saat ini mengalami kerugian.
"Itu fine, gitu ya, menurut saya. Artinya, reasoning apa pun untuk terwujudnya ini, ini sudah lewat. Kan kondisi hari ini adalah rugi. Nah rugi ini siapa yang akan menalangi?" ujar Herman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (31/10/2025).Baca Juga:
Sekjen Partai Demokrat itu sepakat jika Whoosh bermanfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang.
Namun, ia menekankan pentingnya kepastian mengenai pihak yang menanggung kerugian saat ini.
"Kalau memang ini bagian dari investasi sosial negara untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi kerugian dari setiap pergerakan moda transportasi, mungkin lebih efisien waktu dan lain sebagainya. Tetapi siapa yang akan membayar kerugian hari ini?" katanya.
Herman menegaskan, karena status Kereta Cepat Jakarta-Bandung masuk kategori proyek strategis nasional, kerugiannya seharusnya ditanggung oleh negara.
Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyatakan APBN tidak akan digunakan untuk menutup kerugian Whoosh.
"Ini kan persoalannya Pak Purbaya mengatakan bahwa APBN nggak mau bayarin lagi. Tapi kalau ini proyek strategis nasional dan investasi sosial, maka kerugian seharusnya ditanggung negara melalui APBN. Fine, nggak ada masalah," jelasnya.
Herman menambahkan, pemerintah tetap perlu turun tangan terkait utang Whoosh.
Komisi VI DPR pun berencana meminta penjelasan dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia mengenai langkah strategis agar proyek ini tidak merugi di masa depan.
"Tentu nanti kami akan meminta keterangan dan informasi tentang langkah-langkah strategis ke depan supaya ini tidak rugi, karena ruginya akan panjang," pungkasnya.
Sebelumnya, Jokowi menegaskan bahwa proyek Whoosh merupakan investasi sosial, bukan sekadar soal laba.
Menurutnya, kerugian akibat kemacetan di Jakarta saja mencapai Rp65 triliun per tahun, sementara wilayah Jabodetabek dan Bandung kerugiannya sudah di atas Rp100 triliun per tahun.
"Prinsip dasar transportasi massal adalah layanan publik, bukan mencari laba. Transportasi massal diukur dari Social Return on Investment, seperti pengurangan emisi karbon, peningkatan produktivitas masyarakat, berkurangnya polusi, dan waktu tempuh lebih cepat," kata Jokowi.*
(vo/a008)
JAKARTA Polda Metro Jaya akan melakukan pengambilan sampel DNA dari keluarga dua orang yang hilang saat aksi demonstrasi pada Agustus 20
Peristiwa
SOLO Keluarga besar Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat memastikan pemakaman Raja PB XIII akan digelar pada Rabu (5/11) mendatang di
Nasional
MEDAN Kebakaran hebat melanda empat rumah semi permanen di Jalan Polonia, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Min
Peristiwa
LANGKAT Tim gabungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemkab Langkat, dan Polres Binjai menyegel Diskotek Blue Night yang berlokasi d
Hukum dan Kriminal
MEDAN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan fokus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor pajak res
Ekonomi
MEDAN Satlantas Polrestabes Medan menetapkan Bripda VPA, seorang personel Polda Sumut, sebagai tersangka setelah menabrak seorang wanita
Hukum dan Kriminal
MEDAN Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sumatera Utara (Sumut), Kahiyang Ayu, mengajak anakanak untuk mengamalkan Tujuh Ikrar Kebi
Pendidikan
BANDAR LAMPUNG Dua bersaudara asal Lampung, Adiprapat Nopel Wisanjaya dan Sagala Jaya Dirba Anugrah, mencuri perhatian publik setelah me
Olahraga
JAKARTA Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut angka kemiskinan di Indonesia menunjukkan tren penurunan di bawah kepemimp
Pemerintahan
JAKARTA Upaya pemerintah untuk mempercepat transformasi digital di dunia pendidikan terus menunjukkan hasil.adsense Hingga saat ini, l
Pendidikan