Perselisihan Pidie Jaya Tuntas: Bupati dan Wabup Berdamai di Rumah Dinas Wagub
BANDA ACEH Perselisihan antara Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi dan Hasan Basri, akhirnya menemui titik temu. Langkah
POLITIK
JAKARTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang mendukung langkah nasional dalam memperkuat digitalisasi keuangan daerah melalui program Kapasitas serta Literasi Sinergi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Katalis P2DD).
Program ini dinilai penting untuk meningkatkan transparansi pendapatan dan tata kelola fiskal daerah.
Hal ini disampaikan Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo SS, saat menghadiri peluncuran program Katalis P2DD dalam Festival Ekonomi dan Keuangan Digital (FEKDI) dan Indonesia Financial Services Expo (IFSE) 2025 di JICC, Jakarta, Jumat (31/10).Baca Juga:
"Inti dari kegiatan ini adalah mengintegrasikan seluruh sistem keuangan, termasuk pajak dan jaringan pembayaran daerah, agar terkoneksi langsung dengan sistem nasional," jelas Wabup.
Ia menambahkan, sistem ini akan mempermudah pemantauan transaksi pajak daerah secara real time sekaligus mempercepat proses administrasi bagi dunia usaha.
Wabup menekankan tantangan utama program ini adalah tingkat literasi digital masyarakat, yang masih perlu ditingkatkan.
"Masih ada masyarakat yang belum sepenuhnya melek teknologi. Ini tugas pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi agar kepercayaan terhadap sistem digital semakin kuat," ujarnya.
Dengan penerapan sistem pembayaran digital yang terintegrasi, pemerintah daerah berharap dapat mengurangi potensi kecurangan, kesalahan, dan margin human error dalam pengelolaan keuangan.
"Transaksi menjadi lebih cepat, aman, dan transparan. Ini akan menjadi fondasi penting tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan efisien," tambah Wabup.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam digitalisasi pajak dan retribusi.
"Dengan Katalis P2DD, digitalisasi daerah bukan sekadar layanan publik, tapi juga memperkuat kanal pembayaran digital, meningkatkan literasi transaksi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan publik," ujarnya.
Gubernur BI menyebutkan, sejauh ini 590 dari 640 pemerintah daerah sudah menerapkan digitalisasi, termasuk kanal pembayaran pajak dan retribusi.
BANDA ACEH Perselisihan antara Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi dan Hasan Basri, akhirnya menemui titik temu. Langkah
POLITIK
MEDAN Kasus dugaan penganiayaan yang menjerat Junara Hutahaean memunculkan kontroversi di persidangan Pengadilan Negeri Medan. Tim penas
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang pria berusia 52 tahun yang bekerja sebagai penjaga malam ditemukan tewas di dalam sebuah ruko di Jalan Ring Road, Kecamata
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Rutan Kelas I Jakarta Pusat, Wahyu Trah Utomo, membantah pernyataan Ammar Zoni dalam pleidoi pribadinya yang menyebut nar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai pekan depan akan melaksanakan pemeriksaan maraton terhadap penyelenggara ibadah haji kh
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Dalam rangka mempersiapkan supervisi tingkat Provinsi Sumatera Utara, Tim Penggerak PKK (TP PKK) Kota Binjai menggelar kegiatan p
PEMERINTAHAN
BINJAI Pemerintah Kota Binjai melalui Sekretaris Daerah (Sekdako) Kota Binjai, Chairin F. Simanjuntak, S.Sos., M.M., bersama Kepala Bada
PEMERINTAHAN
JAKARTA Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemanfaatan kayu ha
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR, Hinca Panjaitan dari Fraksi Demokrat, menyuarakan kemarahan terhadap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ka
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Waas, mengeluarkan ultimatum kepada camat dan petugas kewilayahan terkait potensi penyalahgunaan Program Kel
PEMERINTAHAN