Bupati Karo Dukung Tim Paduan Suara GBKP Tampil di Panggung Internasional
KABANJAHE Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes, menerima audiensi Tim Paduan Suara binaan Unit Pengem
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA– Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) optimis proyek waste to energy (WTE) akan menarik minat sektor swasta, termasuk perusahaan terbuka yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Sjahrir, menyatakan keyakinannya bahwa sejumlah emiten akan tertarik bergabung dalam 24 perusahaan yang masuk dalam Daftar Penyedia Terseleksi (DPT) untuk Pemilihan Mitra Kerja Sama Badan Usaha Pengembang dan Pengelola Pengolah Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Menjadi Energi Listrik (BUPP PSEL).
"Tidak perlu khawatir soal emiten. Ada lebih dari 200 perusahaan, baik domestik maupun luar negeri, yang antusias. Saya yakin beberapa emiten di dalam negeri juga akan semangat berpartner dengan perusahaan yang lolos seleksi," ujar Pandu di Wisma Danantara, Jakarta, Senin (3/11/2025).Baca Juga:
Menurut Pandu, meskipun pemerintah tidak memberikan stimulus khusus, emiten tetap akan tertarik pada proyek potensial yang memberikan keuntungan.
"Mereka pasti akan semangat sendiri. Para pengusaha mencari proyek bagus dengan return yang baik," tambahnya.
Pada tahap pertama, proyek WTE akan diterapkan di tujuh kota besar, yakni Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Bali, Bekasi, dan Tangerang.
Proyek ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah, beberapa kementerian terkait seperti Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Lingkungan Hidup, PLN, serta pihak swasta yang berminat.
Pelaksanaan proyek akan dilakukan secara transparan melalui proses tender terbuka. Skema baru ini menawarkan berbagai keuntungan, termasuk penghapusan tipping fee yang sebelumnya dibayarkan pemerintah daerah ke pengelola limbah.
Danantara menetapkan tarif flat sebesar US$ 0,20 per kWh, berlaku untuk pengolahan 1.000 ton sampah per hari.
Dengan kapasitas tersebut, proyek ini diperkirakan mampu menghasilkan lebih dari 15 MW listrik dan menyuplai kebutuhan listrik sekitar 20.000 rumah tangga.
Pandu menambahkan, batch pertama ini akan disusul batch kedua dalam beberapa minggu ke depan. "Ini baru batch pertama. Batch berikutnya akan segera dimulai," tutupnya.
Proyek WTE ini diharapkan menjadi pionir pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan di Indonesia sekaligus membuka peluang investasi bagi perusahaan swasta, termasuk emiten BEI, dengan keuntungan ekonomi sekaligus kontribusi terhadap lingkungan.*
KABANJAHE Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes, menerima audiensi Tim Paduan Suara binaan Unit Pengem
SENI DAN BUDAYA
BINJAI Pemerintah Kota Binjai menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan secara bertahap. Kepala Dinas Peker
PEMERINTAHAN
MEDAN Pada malam ke7 Ramadan 1447 H, Ustad Dr. Awaludin, M. Pd memberikan tausyiah singkat tentang kiat meraih kebahagiaan hidup di Mes
AGAMA
JAKARTA Sebanyak 1.000 unit kendaraan niaga asal India untuk operasional logistik Koperasi Merah Putih dilaporkan telah tiba di Indonesi
EKONOMI
MEDAN Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara, Rudi Alfahri Rangkuti, menyoroti lonjakan harga daging ayam di sejumlah pasar tradisional di
EKONOMI
TAPANULI SELATAN Anggaran sebesar Rp 428 juta untuk pelatihan bakal calon kepala sekolah (BCKS) Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Tapa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menahan tiga mantan pejabat Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Belawan atas dugaan korupsi retribus
HUKUM DAN KRIMINAL
JEMBRANA, BALI Dugaan perambahan hutan tanpa izin kembali mencuat di kawasan Hutan Pendem, Kabupaten Jembrana. Aktivitas pembukaan lahan
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya menjaga keamanan dan reputasi Pulau Dewata sebagai destinasi wisata dunia. Dal
PEMERINTAHAN
DENPASAR Gubernur Bali Wayan Koster mendukung penuh inisiatif Kejaksaan Tinggi Bali dalam memastikan pemenuhan hak administrasi kependud
PEMERINTAHAN