Proyek Belum Dimulai, Bupati Bekasi dan Ayahnya Sudah Terima Rp 9,5 Miliar dari Ijon Proyek!
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bekasi Ade Kuswara (ADK) dan ayahnya, HM Kunang (HMK), sebagai tersangka dal
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – PT Timah Tbk (TINS) meminta dukungan DPR RI untuk memperbaiki tata kelola dan tata niaga industri timah nasional.
Dalam rapat bersama Komisi XII DPR, Rabu, 12 November 2025, Direktur Produksi dan Komersial PT Timah, Ilham Mahendra, menyampaikan tiga poin penting yang diharapkan bisa segera ditindaklanjuti pemerintah dan parlemen.
Ilham menilai kompleksitas regulasi dan tumpang tindih kewenangan antarinstansi menjadi salah satu hambatan utama yang mengganggu stabilitas produksi timah nasional.Baca Juga:
Pertama, PT Timah meminta dukungan DPR agar diterbitkan peraturan turunan yang memberi kewenangan kepada BUMN tersebut untuk menertibkan aktivitas penambangan rakyat. Menurut Ilham, penertiban ini penting untuk menjaga konsistensi pasokan bijih timah di tengah meningkatnya permintaan global.
"Kami ingin produksi bijih timah bisa mencapai titik stabil dan konsisten. Hal ini penting karena berpengaruh langsung pada keseimbangan permintaan dan pasokan global," ujar Ilham dalam Rapat Dengar Pendapat di DPR.
Kedua, Ilham mendorong percepatan penerbitan peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Minerba, yang dinilai menjadi kunci untuk memperkuat tata kelola dan tata niaga timah secara transparan dan berkelanjutan.
Ketiga, PT Timah meminta perhatian terhadap pembinaan dan legalisasi penambangan rakyat di wilayah IUP perusahaan. Saat ini, perusahaan telah menjalin kerja sama dengan sejumlah koperasi sebagai proyek percontohan penambangan legal dan berkelanjutan.
"Kami sudah mulai dengan lima koperasi yang bertransaksi secara resmi. Ini akan menjadi model kemitraan baru antara perusahaan dan masyarakat penambang," kata Ilham.
Selain itu, Ilham menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian ESDM, KLHK, MIND ID, dan Danantara, untuk memperkuat pengawasan, perizinan, hingga reklamasi pascatambang.
Ia juga menyoroti perlunya penetapan harga acuan mineral timah sebagai langkah fundamental dalam menciptakan keadilan ekonomi di sektor pertambangan rakyat.
"Kalau harga patokan sudah jelas dan diterapkan di lapangan, saya yakin gejolak sosial dan ekonomi bisa perlahan diselesaikan," tandasnya.
Langkah ini diharapkan menjadi momentum baru untuk memperbaiki ekosistem industri timah nasional, yang selama ini menjadi salah satu komoditas strategis Indonesia di pasar global.*
(cb/dh)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bekasi Ade Kuswara (ADK) dan ayahnya, HM Kunang (HMK), sebagai tersangka dal
HUKUM DAN KRIMINAL
SUBULUSSALAM Penanganan pendidikan pascabanjir bandang di Aceh menuntut kebijakan luar biasa dan adaptif, tidak bisa mengandalkan prosed
PENDIDIKAN
HUMBAHAS Perayaan Natal bersama Bhayangkari dan masyarakat terdampak banjir serta longsor di Desa Parbotihan, Kecamatan Onan Ganjang, Ka
NASIONAL
BANDA ACEH Kepolisian Republik Indonesia bersama PT PLN dan masyarakat melaksanakan gotong royong serentak untuk mempercepat pemulihan p
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara meraih peringkat keempat dengan predikat Menuju Informatif pada ajang Komisi Informasi Sumut Awar
NASIONAL
BALI Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di Provinsi Bali pada Sabtu, 20 Desember 2025, did
NASIONAL
YOGYAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan ringan akan mengguyur seluruh wilayah Daerah Istimew
NASIONAL
JAWA BARAT Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat akan mengguyur
NASIONAL
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan ringan akan terjadi di hampir seluruh wilayah DKI Jakar
NASIONAL
ACEH Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan ringan akan mendominasi cuaca di sebagian besar wilayah Pr
NASIONAL
