Kejar-kejaran Subuh di Medan! Polsek Sunggal Sikat 5 Remaja Geng Motor, Sajam 1 Meter Disita
MEDAN Tim Patroli Siaga Reserse Polsek Sunggal mengamankan lima remaja yang diduga terlibat tawuran antargeng motor di kawasan Jalan Sun
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – PT Timah Tbk (TINS) meminta dukungan DPR RI untuk memperbaiki tata kelola dan tata niaga industri timah nasional.
Dalam rapat bersama Komisi XII DPR, Rabu, 12 November 2025, Direktur Produksi dan Komersial PT Timah, Ilham Mahendra, menyampaikan tiga poin penting yang diharapkan bisa segera ditindaklanjuti pemerintah dan parlemen.
Ilham menilai kompleksitas regulasi dan tumpang tindih kewenangan antarinstansi menjadi salah satu hambatan utama yang mengganggu stabilitas produksi timah nasional.Baca Juga:
Pertama, PT Timah meminta dukungan DPR agar diterbitkan peraturan turunan yang memberi kewenangan kepada BUMN tersebut untuk menertibkan aktivitas penambangan rakyat. Menurut Ilham, penertiban ini penting untuk menjaga konsistensi pasokan bijih timah di tengah meningkatnya permintaan global.
"Kami ingin produksi bijih timah bisa mencapai titik stabil dan konsisten. Hal ini penting karena berpengaruh langsung pada keseimbangan permintaan dan pasokan global," ujar Ilham dalam Rapat Dengar Pendapat di DPR.
Kedua, Ilham mendorong percepatan penerbitan peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Minerba, yang dinilai menjadi kunci untuk memperkuat tata kelola dan tata niaga timah secara transparan dan berkelanjutan.
Ketiga, PT Timah meminta perhatian terhadap pembinaan dan legalisasi penambangan rakyat di wilayah IUP perusahaan. Saat ini, perusahaan telah menjalin kerja sama dengan sejumlah koperasi sebagai proyek percontohan penambangan legal dan berkelanjutan.
"Kami sudah mulai dengan lima koperasi yang bertransaksi secara resmi. Ini akan menjadi model kemitraan baru antara perusahaan dan masyarakat penambang," kata Ilham.
Selain itu, Ilham menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian ESDM, KLHK, MIND ID, dan Danantara, untuk memperkuat pengawasan, perizinan, hingga reklamasi pascatambang.
Ia juga menyoroti perlunya penetapan harga acuan mineral timah sebagai langkah fundamental dalam menciptakan keadilan ekonomi di sektor pertambangan rakyat.
"Kalau harga patokan sudah jelas dan diterapkan di lapangan, saya yakin gejolak sosial dan ekonomi bisa perlahan diselesaikan," tandasnya.
Langkah ini diharapkan menjadi momentum baru untuk memperbaiki ekosistem industri timah nasional, yang selama ini menjadi salah satu komoditas strategis Indonesia di pasar global.*
(cb/dh)
MEDAN Tim Patroli Siaga Reserse Polsek Sunggal mengamankan lima remaja yang diduga terlibat tawuran antargeng motor di kawasan Jalan Sun
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ingin melahirkan sosok pemimpin baru dari kalangan kader yang terinspirasi dari perjalanan poli
POLITIK
MEDAN Tim gabungan Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN) menggagalkan penyelundupan 1,16 ton ketamin hidroklorida (HCl) yang diangkut
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengusulkan revisi UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan untuk mengatur pela
NASIONAL
JAKARTA Pendiri Microsoft, Bill Gates, memperingatkan bahwa peralihan menuju ekonomi berbasis kecerdasan buatan atau artificial intellig
INTERNASIONAL
JAKARTA Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dinilai perlu memperkuat mesin partai hingga tingkat akar rumput dan tidak hanya mengandalkan
NASIONAL
MEDAN Polres Tebing Tinggi menangkap seorang pemuda berinisial DV (22) di Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara. DV diduga m
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kecelakaan beruntun yang melibatkan mobil BYD Denza dan sejumlah kendaraan terjadi di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, tepat di de
PERISTIWA
LANGKAT Tiga rumah warga di Dusun II, Desa Pamah Tambunan, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, ludes terbakar menjela
PERISTIWA
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menginstruksikan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sumut untuk membantu upaya
PEMERINTAHAN