PSI Sebut Kader NasDem Bakal Merapat, Pengumuman Disiapkan Jadi “Kejutan”
JAKARTA Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan sejumlah kader Partai NasDem akan bergabung dalam waktu dekat. Namun, pengumuman r
POLITIK
JAKARTA – PT Timah Tbk (TINS) meminta dukungan DPR RI untuk memperbaiki tata kelola dan tata niaga industri timah nasional.
Dalam rapat bersama Komisi XII DPR, Rabu, 12 November 2025, Direktur Produksi dan Komersial PT Timah, Ilham Mahendra, menyampaikan tiga poin penting yang diharapkan bisa segera ditindaklanjuti pemerintah dan parlemen.
Ilham menilai kompleksitas regulasi dan tumpang tindih kewenangan antarinstansi menjadi salah satu hambatan utama yang mengganggu stabilitas produksi timah nasional.Baca Juga:
Pertama, PT Timah meminta dukungan DPR agar diterbitkan peraturan turunan yang memberi kewenangan kepada BUMN tersebut untuk menertibkan aktivitas penambangan rakyat. Menurut Ilham, penertiban ini penting untuk menjaga konsistensi pasokan bijih timah di tengah meningkatnya permintaan global.
"Kami ingin produksi bijih timah bisa mencapai titik stabil dan konsisten. Hal ini penting karena berpengaruh langsung pada keseimbangan permintaan dan pasokan global," ujar Ilham dalam Rapat Dengar Pendapat di DPR.
Kedua, Ilham mendorong percepatan penerbitan peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Minerba, yang dinilai menjadi kunci untuk memperkuat tata kelola dan tata niaga timah secara transparan dan berkelanjutan.
Ketiga, PT Timah meminta perhatian terhadap pembinaan dan legalisasi penambangan rakyat di wilayah IUP perusahaan. Saat ini, perusahaan telah menjalin kerja sama dengan sejumlah koperasi sebagai proyek percontohan penambangan legal dan berkelanjutan.
"Kami sudah mulai dengan lima koperasi yang bertransaksi secara resmi. Ini akan menjadi model kemitraan baru antara perusahaan dan masyarakat penambang," kata Ilham.
Selain itu, Ilham menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian ESDM, KLHK, MIND ID, dan Danantara, untuk memperkuat pengawasan, perizinan, hingga reklamasi pascatambang.
Ia juga menyoroti perlunya penetapan harga acuan mineral timah sebagai langkah fundamental dalam menciptakan keadilan ekonomi di sektor pertambangan rakyat.
"Kalau harga patokan sudah jelas dan diterapkan di lapangan, saya yakin gejolak sosial dan ekonomi bisa perlahan diselesaikan," tandasnya.
Langkah ini diharapkan menjadi momentum baru untuk memperbaiki ekosistem industri timah nasional, yang selama ini menjadi salah satu komoditas strategis Indonesia di pasar global.*
(cb/dh)
JAKARTA Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan sejumlah kader Partai NasDem akan bergabung dalam waktu dekat. Namun, pengumuman r
POLITIK
JAKARTA Rismon Sianipar menantang mantan rekannya, Roy Suryo, untuk berdebat terbuka terkait polemik dugaan ijazah Presiden ke7 RI Joko
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan perlunya perubahan mendasar dalam pola pengawasan internal di Kementerian K
NASIONAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah menghadiri pertemuan Pemerintah Aceh bersama Badan Legislasi DPR RI di Anjong Mon M
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengusulkan agar Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh ditetapkan minimal sebesar 2,5 pers
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menghadiri kegiatan Sinergi Ekonomi Kerakyatan dalam rangka mendukung Program Makan Bergizi Gr
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara mengenai viralnya siswa SMP di Kota Medan yang nekat menyeberangi pipa di a
PEMERINTAHAN
KALBAR Helikopter jenis Airbus H130 dengan nomor registrasi PKCFX jatuh di wilayah Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, Kamis, 16 April
PERISTIWA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen, termasuk surat pernyataan pengunduran diri para kepala Organisasi P
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Puluhan massa yang mengatasnamakan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gabungan Eksekutor Aktivis Muda Koordinator Wilayah Sumatera Utara
HUKUM DAN KRIMINAL