Kesal Pelanggan Tak Bayar Miras, Pemilik Kafe di Dairi Aniaya Pria hingga Tewas
DAIRI Kepolisian Resor Dairi menetapkan seorang pemilik kafe berinisial CT (51) sebagai tersangka setelah diduga menganiaya seorang pria
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menekankan agar rencana redenominasi Rupiah dilakukan secara hati-hati dan dengan persiapan matang, guna menghindari potensi lonjakan harga oleh pelaku pasar.
Said menyarankan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk terlebih dahulu membenahi aspek ekonomi sebelum kebijakan ini diterapkan.
"Kita pastikan aspek kestabilan ekonomi kita dulu. Kalau aspek teknis pemerintah itu belum siap, maka inflasi yang terjadi," ujar Said kepada wartawan di Jakarta, Selasa (11/11/2025).Baca Juga:
Selain itu, Said menekankan pentingnya proses sosialisasi agar seluruh pihak terkait memahami langkah yang diambil, sehingga pembahasan RUU redenominasi bisa berjalan lancar.
"Kalau punya pemahaman yang sama, baru itu dapat dilakukan pembahasan undang-undangnya," tambahnya.
Hal senada disampaikan Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios), Nailul Huda.
Nailul menilai Bank Indonesia (BI) seharusnya mengambil peran utama dalam proses redenominasi, termasuk mengajukan usulan ke DPR.
"Saya melihat bahwa narasi ini lebih tepat disampaikan oleh otoritas moneter. Bank Indonesia seharusnya menjadi lead dengan usulan UU dari parlemen, tentunya dengan koordinasi pemerintah," ujarnya, Selasa (11/11/2025).
Sementara itu, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kebijakan redenominasi belum akan diterapkan dalam waktu dekat.
Ia menambahkan bahwa pemberlakuan kebijakan ini merupakan wewenang Bank Indonesia, sehingga tidak bisa dilaksanakan sepihak.
Redenominasi Rupiah sendiri sebelumnya sempat menjadi wacana pemerintah untuk menyederhanakan nominal rupiah agar lebih mudah digunakan dalam transaksi sehari-hari.
Namun, langkah ini tetap membutuhkan persiapan matang dan koordinasi lintas lembaga agar stabilitas ekonomi terjaga.*
DAIRI Kepolisian Resor Dairi menetapkan seorang pemilik kafe berinisial CT (51) sebagai tersangka setelah diduga menganiaya seorang pria
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Asahan, Ny. Yusnila Indriati Taufik, menyerahkan bantuan kepada Kelompok Pelaksana (Poklak
PEMERINTAHAN
ACEH Pemerintah terus mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pesisir yang terdampak bencana di Aceh. Melalui Satuan Tugas Percepatan R
EKONOMI
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) masih mendalami kasus kematian seorang perempuan berinisial WLG yang sebelumnya dik
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mulai memproses pemberhentian 66 Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau kepala dapur Progr
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya terus mengembangkan penyelidikan terhadap dugaan penyebaran konten provokatif dan berita bohong (hoaks) di medi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mulai menyelaraskan langkah pemulihan s
NASIONAL
MEDAN Keluarga mendiang Winda Lorenza Gowasa (WLG) resmi melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menilai kinerja pemerintahannya selama hampir dua tahun berjalan menunjukkan hasil
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memberikan penilaian positif terhadap kinerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus
NASIONAL