JAKARTA- Menjelang pencairan bantuan sosial (bansos) tahap 4 yang berlangsung Oktober hingga Desember 2025, banyak masyarakat mencari cara untuk memastikan apakah NIK KTP mereka terdaftar sebagai penerima bansos.
Kementerian Sosial (Kemensos) kembali menyalurkan bantuan reguler seperti PKH, BPNT, bansos beras, dan PBI-JKN.
Untuk memudahkan masyarakat, pengecekan status penerima bansos kini bisa dilakukan hanya melalui HP, baik melalui aplikasi maupun situs resmi Kemensos.Baca Juga:
Jenis dan Besaran Bansos Triwulan IV 2025:
-BPNT: Rp 200.000 per bulan atau Rp 600.000 untuk tiga bulan sekaligus
-PKH: Besaran berbeda sesuai kategori Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-Bansos Beras: 20 kilogram per KPM
-PBI-JKN: Rp 42.000 per orang, langsung ditransfer ke BPJS Kesehatan
Penyaluran dilakukan melalui BRI, BNI, Mandiri, BTN, atau kantor pos.
Cara Cek NIK KTP Terdaftar Bansos 2025
Melalui Aplikasi Cek Bansos Kemensos
-Unduh aplikasi Cek Bansos di Play Store atau App Store
-Pilih menu "Cek Bansos"
-Masukkan data sesuai KTP: provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan nama lengkap
-Isi captcha, klik "Cari Data"
-Jika muncul status bantuan dengan periode "OKT–DES 2025", artinya NIK KTP terdaftar
Melalui Situs Resmi cekbansos.kemensos.go.id
-Buka cekbansos.kemensos.go.id
-Isi data sesuai KTP hingga nama lengkap
-Ketik kode verifikasi (captcha)
-Klik "Cari Data", jika muncul status dan periode bantuan "OKT–DES 2025", berarti terdaftar
Bansos tahap 4 cair secara bertahap hingga akhir Desember 2025.
Jadwal tiap daerah berbeda, menyesuaikan administrasi dan distribusi.
Jika bantuan belum diterima atau nama belum muncul, masyarakat bisa menghubungi pendamping sosial atau meminta pengecekan ulang di kelurahan/desa.
Dengan metode pengecekan online ini, masyarakat diharapkan dapat memastikan hak bantuan sosial tanpa harus datang langsung ke kantor, sehingga lebih efisien dan akurat.*
(km/um)
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri membongkar praktik pencucian uang jaringan narkoba milik Andr
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mencurigai adanya skenario tertentu di balik gelombang pelaporan terhadap sejumla
POLITIK
JAKARTA Polda Metro Jaya terus mengusut kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo. Hingga kini, penyidik telah memeriksa
NASIONAL
JAKARTA PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas ekspansi bisnis dengan menyasar ekosistem koperasi pasar melalui kemitraa
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Kota (Pemkot) Medan bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyiapkan pembangunan jembatan baru di Jalan Adi Sucipto, Ga
NASIONAL
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan kritik terhadap kebijakan pemerintah tidak semestinya dibalas dengan laporan
NASIONAL
JAKARTA Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyoroti fenomena meningkatnya kritik publik yang justru berujung pada pelaporan k
POLITIK
MEDAN Mantan Wali Kota Medan Rahudman Harahap menilai isu terkait Partai NasDem yang disebut bakal merger dengan pihak lain sebagai nara
POLITIK
JAKARTA Koordinator Masyarakat AntiKorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengusut tuntas
NASIONAL
JAKARTA Kabar duka datang dari dunia pers Indonesia. Sekretaris Jenderal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Zulmansyah Sekedang,
NASIONAL
