Merger Grab–GoTo Dinilai Potensial Ciptakan Monopoli dan Tantangan Regulasi

JAKARTA- Wacana merger antara Grab dan GoTo terus menjadi sorotan publik, baik di media nasional maupun internasional.

Financial Times mencatat, jika penggabungan ini terealisasi, entitas baru berpotensi menguasai hingga 90 persen pasar ride-hailing di Indonesia, menjadikannya pemain dominan di kawasan Asia Tenggara.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membuka peluang penyatuan kedua raksasa teknologi ini dengan melibatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk mengonsolidasikan aset strategis.

Baca Juga:

• Wagub Bali Apresiasi Semangat Gotong Royong Warga Desa Adat Keliki dalam Karya Agung

Proses ini juga terkait pembahasan peraturan presiden mengenai perlindungan dan pengaturan tarif mitra ojek online.

Pakar hukum Lita Paromita Siregar menilai merger ini membawa tantangan regulasi besar, khususnya terkait perlindungan pekerja gig seperti pengemudi ojek online.

"Pemerintah harus memastikan tidak lahir praktik monopoli atau dominasi pasar berlebihan. Konsolidasi dua raksasa ini harus memperkuat ekosistem digital yang adil dan berkelanjutan," ujar Lita, Managing Partner BP Lawyers Counselors at Law, melalui keterangan tertulis, Sabtu (15/11/2025).

Lita menekankan pentingnya transparansi algoritma Grab dan GoTo, agar distribusi order dan pendapatan pengemudi tidak timpang.

Ia juga mengingatkan status pengemudi yang sering ambigu, antara mitra atau pekerja, sehingga mempengaruhi akses mereka terhadap jaminan sosial.

Risiko Monopoli dan Dampak Ekonomi Digital

Jika merger terjadi, konsolidasi diperkirakan menguasai sekitar 91 persen pasar ride-hailing nasional, bersinggungan dengan UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Kondisi ini dapat menekan pemain lain seperti Maxim dan InDrive, berpotensi menimbulkan:

-Terbatasnya pilihan konsumen

-Potensi kenaikan tarif

-Risiko bias algoritma

-Penurunan pendapatan pengemudi

Selain itu, konsentrasi data pengguna di satu entitas menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan data dan kedaulatan digital, karena sebagian server dan aktivitas teknologi berada di luar negeri.

Pemerintah Diminta Tegas dan Transparan

Lita menekankan pemerintah harus memastikan data pengguna dikelola sesuai standar keamanan nasional, termasuk melalui pengawasan BPI Danantara.

Regulasi yang komprehensif juga diperlukan untuk pengemudi ojek online, meliputi:

-Transparansi algoritma

-Skema persaingan usaha yang sehat

-Jaminan sosial dan perlindungan kerja

-Kepastian pembagian pendapatan

"Regulasi harus mengarah pada model win-win, perusahaan tetap bisa berkembang, tetapi perlindungan data dan hak pengemudi menjadi prioritas utama," tegasnya.

Rencana merger Grab–GoTo berpotensi mengubah lanskap ekonomi digital Indonesia dan Asia Tenggara, namun pemerintah memikul tanggung jawab besar agar proses ini tidak menciptakan monopoli baru dan tetap menjaga keadilan bagi jutaan pengemudi di ekosistem transportasi daring.*

(v/um)

Wagub Bali Apresiasi Semangat Gotong Royong Warga Desa Adat Keliki dalam Karya Agung

Warga dan Babinsa Gotong Royong Beton Jalan Subak Bedugul, Ekonomi Desa Diharapkan Meningkat

Semangat Gotong Royong! Babinsa Turun Langsung Bersama Warga Bersihkan Pura Khayangan Puseh

Viral Warga Kabupaten Batu Bara Patungan Perbaiki Jalan Rusak: “Pemerintah Kemana?

Jumat Bersih Percut Sei Tuan: Bersama Menjaga Kebersihan, Cegah Risiko Banjir

Warga Gianyar Bersatu, Rangkaian Yadnya di Banjar Pengembungan Terselenggara Lancar