Prabowo Kaget Ekonomi RI Tumbuh 35 Persen, Tapi Kemiskinan Justru Naik: Saya Seperti Dipukul di Ulu Hati
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyoroti paradoks pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dinilai belum sepenuhnya berdampak pada peningka
EKONOMI
JAKARTA – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan bakal menggelar aksi demonstrasi besar-besaran pada 22 November 2025 jika besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang akan diumumkan pemerintah tidak sesuai dengan tuntutan para buruh.
Presiden KSPI, Said Iqbal, menyampaikan dalam konferensi pers daring, Selasa (18/11/2025), bahwa pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) diperkirakan hanya akan menaikkan UMP sekitar 3,75 persen.
Baca Juga:"Dengan rumus Menaker, indeks tertentu 0,2, inflasi 2,65 persen, dan pertumbuhan ekonomi 5,12 persen, kenaikan upah minimum hanya 3,75 persen," kata Said.
KSPI menilai angka tersebut jauh di bawah kebutuhan pekerja dan bertentangan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan peningkatan daya beli pekerja.
Pada 2025, UMP naik sebesar 6,5 persen. KSPI sebelumnya mengusulkan kenaikan UMP 2026 minimal setara tahun lalu, meskipun awalnya mengajukan kenaikan antara 8,5 hingga 10,5 persen.
Apabila keputusan pemerintah tetap di angka 3,75 persen, KSPI akan mengerahkan ratusan ribu buruh di seluruh kota industri di Indonesia.
"Tanggal 22 November, ratusan ribu buruh turun ke jalan. Di Istana dan DPR RI mungkin sekitar 15.000 buruh," ujar Said.
Lebih lanjut, KSPI juga merencanakan aksi mogok nasional pada pertengahan Desember mendatang.
Mogok akan dilakukan di 300 kabupaten/kota industri dan mencakup 5.000 pabrik.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan keputusan final mengenai UMP 2026 belum ditetapkan.
Pembahasan masih berlangsung di Dewan Pengupahan Nasional dan Dewan Pengupahan provinsi.
"UMP belum, sedang kita bahas," kata Yassierli di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (12/11/2025).*
(bi/ad)
Baca Juga:
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyoroti paradoks pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dinilai belum sepenuhnya berdampak pada peningka
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar dokumen administratif, me
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan membangun 5.000 desa nelayan dalam tiga tahun ke depan sebagai bagian dari
EKONOMI
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke118 tingkat Kota Med
PEMERINTAHAN
PANGKALPINANG Pelaksanaan sidang etik dan disiplin profesi yang digelar Majelis Disiplin Profesi (MDP) di salah satu unit kerja Dinas Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Kepolisian Daerah (Polda) Aceh menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke118 tahun 2026 di Lapang
NASIONAL
JAKARTA Pengadilan Militer II08 Jakarta merespons laporan Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) yang dilayangkan ke Mahkamah Agung (MA) t
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp826 triliun hingga 30 April 2026. Angka tersebut set
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan segera menahan dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota
HUKUM DAN KRIMINAL