Presiden Prabowo Tanyakan Rp 203 Triliun Dana Pemda yang ‘Ngendap’ di Bank, Ini Penjelasan Mendagri Tito

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyoroti dana milik pemerintah daerah (pemda) yang masih mengendap di bank, mencapai lebih dari Rp 203 triliun.

Pertanyaan itu disampaikan dalam rapat terbatas (ratas) pada Senin (24/11/2025), seperti disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian usai ratas.

"Beliau tanya kenapa masih ada daerah-daerah yang simpan di bank? Ada totalnya lebih kurang Rp 203 triliun dari seluruh gabungan provinsi, kabupaten, kota," ujar Tito.

Baca Juga:

• Banyak Pihak Tak Setuju KUHAP Baru, Jimly Asshiddiqqie: Jangan Tunggu Presiden, Segera Gugat ke MK!

Tito menambahkan, serapan belanja pemerintah daerah masih belum optimal menjelang akhir tahun.

Hingga 23 November 2025, rata-rata realisasi belanja di 38 provinsi baru mencapai 68 persen, sementara realisasi pendapatan daerah telah menembus 83 persen.

"Target pendapatan di atas 90 persen, tapi belanjanya baru 68 persen. Kita dorong belanja daerah di atas 75–80 persen supaya uang beredar di masyarakat," jelas Tito.

Mendagri memaparkan dua faktor utama yang membuat dana pemda banyak mengendap.

Pertama, banyak kepala daerah baru dilantik pada 20 Februari 2025, sehingga fokus mereka masih menyusun struktur pemerintahan dan organisasi perangkat daerah.

Kedua, beberapa daerah menahan anggaran untuk pembayaran kontrak yang jatuh tempo di akhir tahun, serta persiapan anggaran gaji dan biaya operasional Januari 2026.

"Kondisi ini berbeda dengan kementerian/lembaga pusat yang pengelolaan keuangannya langsung di Kemenkeu. Daerah harus menyiapkan sendiri, termasuk cadangan untuk gaji dan operasional bila dana transfer pusat terlambat," tutur Tito.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan per September 2025, 15 pemda dengan simpanan dana terbesar di bank antara lain:
- DKI Jakarta – Rp 14,6 triliun
- Jawa Timur – Rp 6,8 triliun
- Banjarbaru – Rp 5,1 triliun
- Kalimantan Utara – Rp 4,7 triliun
- Jawa Barat – Rp 4,1 triliun
- Bojonegoro – Rp 3,6 triliun
- Kutai Barat – Rp 3,2 triliun
- Sumatera Utara – Rp 3,1 triliun
- Kepulauan Talaud – Rp 2,6 triliun
- Mimika – Rp 2,4 triliun
- Badung – Rp 2,2 triliun
- Tanah Bumbu – Rp 2,11 triliun
- Bangka Belitung – Rp 2,10 triliun
- Jawa Tengah – Rp 1,9 triliun
- Balangan – Rp 1,8 triliun

Tito menegaskan, pemerintah mendorong pemda untuk segera menyalurkan anggaran agar berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.*

(km/ad)

Banyak Pihak Tak Setuju KUHAP Baru, Jimly Asshiddiqqie: Jangan Tunggu Presiden, Segera Gugat ke MK!

Rakernas PAN Tegaskan Dukungan Penuh untuk Pemerintahan Prabowo Subianto

Pemerintah Aceh Buka Suara: Impor 250 Ton Beras di Sabang untuk Redam Harga Mahal

Bupati Batu Bara Hadiri RUPS-LB, Dorong Penyertaan Modal Aset untuk Stabilitas Daerah

Ibu Hamil Meninggal Usai Ditolak 4 RS di Papua, Presiden Prabowo Perintahkan Audit Rumah Sakit dan Pejabat!

Menbud Fadli Zon Buka Festival GAYAIN Aceh 2025, Tegaskan Posisi Pusat Seni Islami Nusantara