"Kayak Upin-Ipin", Menhut Puji Kekompakan Kapolda-Pangdam Riau Berantas Karhutla
PEKANBARU Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memuji penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau yang dinilainya berja
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyoroti dana milik pemerintah daerah (pemda) yang masih mengendap di bank, mencapai lebih dari Rp 203 triliun.
Pertanyaan itu disampaikan dalam rapat terbatas (ratas) pada Senin (24/11/2025), seperti disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian usai ratas.
"Beliau tanya kenapa masih ada daerah-daerah yang simpan di bank? Ada totalnya lebih kurang Rp 203 triliun dari seluruh gabungan provinsi, kabupaten, kota," ujar Tito.Baca Juga:
Tito menambahkan, serapan belanja pemerintah daerah masih belum optimal menjelang akhir tahun.
Hingga 23 November 2025, rata-rata realisasi belanja di 38 provinsi baru mencapai 68 persen, sementara realisasi pendapatan daerah telah menembus 83 persen.
"Target pendapatan di atas 90 persen, tapi belanjanya baru 68 persen. Kita dorong belanja daerah di atas 75–80 persen supaya uang beredar di masyarakat," jelas Tito.
Mendagri memaparkan dua faktor utama yang membuat dana pemda banyak mengendap.
Pertama, banyak kepala daerah baru dilantik pada 20 Februari 2025, sehingga fokus mereka masih menyusun struktur pemerintahan dan organisasi perangkat daerah.
Kedua, beberapa daerah menahan anggaran untuk pembayaran kontrak yang jatuh tempo di akhir tahun, serta persiapan anggaran gaji dan biaya operasional Januari 2026.
"Kondisi ini berbeda dengan kementerian/lembaga pusat yang pengelolaan keuangannya langsung di Kemenkeu. Daerah harus menyiapkan sendiri, termasuk cadangan untuk gaji dan operasional bila dana transfer pusat terlambat," tutur Tito.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan per September 2025, 15 pemda dengan simpanan dana terbesar di bank antara lain:
- DKI Jakarta – Rp 14,6 triliun
- Jawa Timur – Rp 6,8 triliun
- Banjarbaru – Rp 5,1 triliun
- Kalimantan Utara – Rp 4,7 triliun
- Jawa Barat – Rp 4,1 triliun
- Bojonegoro – Rp 3,6 triliun
- Kutai Barat – Rp 3,2 triliun
- Sumatera Utara – Rp 3,1 triliun
- Kepulauan Talaud – Rp 2,6 triliun
- Mimika – Rp 2,4 triliun
- Badung – Rp 2,2 triliun
- Tanah Bumbu – Rp 2,11 triliun
- Bangka Belitung – Rp 2,10 triliun
- Jawa Tengah – Rp 1,9 triliun
- Balangan – Rp 1,8 triliun
Tito menegaskan, pemerintah mendorong pemda untuk segera menyalurkan anggaran agar berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.*
(km/ad)
PEKANBARU Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memuji penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau yang dinilainya berja
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6 pada 2027 dapat menciptakan sekitar 2
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi UndangUndang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya mengamankan 322 orang yang diduga berkaitan dengan kerusuhan setelah demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak praperadilan yang diajukan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih berada di atas 5 belum sepenuhnya dirasaka
EKONOMI
KUPANG Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan tidak ada tambahan korban meninggal akibat gempa di Nusa Tenggara Timur (
NASIONAL
JAKARTA, BITVONLINE.COM Dua permohonan Visa D2 yang diajukan PT Buana Media Independen belum memperoleh keputusan hampir dua bulan setel
NASIONAL
JAKARTA Polri mencatat 189 laporan polisi terkait kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah Indonesia. Dari penangana
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan soal pengemudi becak motor yang sempat tercatat dalam
EKONOMI