BPJPH Pastikan Regulasi Halal Berlaku untuk Semua Produk, Termasuk dari AS
JAKARTA Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hassan, meminta masyarakat tidak khawatir terhadap isu y
NASIONAL
Amran menegaskan bahwa semua barang yang masuk tetap harus tunduk pada aturan jika diperuntukkan masuk ke wilayah Indonesia.
"Ini sensitif karena menyangkut pangan. Meski FTZ, Batam tetap wilayah Republik Indonesia," kata Amran.
Dalam penindakan tersebut, selain 40,4 ton beras, pemerintah juga mengamankan:
4,5 ton gula pasir
2,04 ton minyak goreng
600 kg tepung terigu
900 liter susu
240 botol parfum
360 bungkus mi impor
30 dus frozen food
3 unit kapal
Menurut Amran, penindakan ini bukan semata persoalan regulasi.
JAKARTA Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hassan, meminta masyarakat tidak khawatir terhadap isu y
NASIONAL
SOLO Peneliti dan penulis Tifauzia Tyassuma kembali memaparkan hasil kajiannya dalam sidang gugatan ijazah melalui mekanisme citizen law
POLITIK
PANDAN Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah memanfaatkan momentum Ramadhan 1447 Hijriah untuk mendorong pemulihan ekonomi masyarakat mel
EKONOMI
DELI SERDANG Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Deli Serdang memfokuskan program kerja 2026 pada empat pilar utama,
EKONOMI
JAKARTA Bareskrim Polri terus memburu dua bandar narkoba yang menyetorkan uang sebesar Rp2,8 miliar kepada eks Kapolres Bima Kota, AKBP
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menegaskan komitmennya memperkuat integritas dan mutu pelayanan publik melalui diseminasi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkap praktik sistematis sejumlah perusahaan dalam menghindari kewajiban memba
EKONOMI
JAKARTA Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, atau akrab disapa Gus Yaqut, membeberkan pertimbangannya saat menetapkan pembagian ku
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal Projo, Freddy Alex Damanik, menilai polemik tudingan ijazah palsu Presiden ke7 RI, Joko Widodo, seharusnya
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dalam rangka memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar instansi penegak hukum, Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas II
NASIONAL