BPJPH Pastikan Regulasi Halal Berlaku untuk Semua Produk, Termasuk dari AS
JAKARTA Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hassan, meminta masyarakat tidak khawatir terhadap isu y
NASIONAL
JAKARTA – Pemerintah kembali memperketat benteng swasembada pangan.
Upaya penyelundupan 40 ton beras ilegal di Batam, Kepulauan Riau, berhasil digagalkan pada Selasa malam, 25 November 2025. Penindakan cepat ini dilakukan setelah laporan masuk melalui kanal Lapor Pak Amran.
Kepala Badan Pangan Nasional merangkap Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa impor beras ilegal, bahkan dalam jumlah kecil, dapat merusak stabilitas harga dan memukul semangat petani.Baca Juga:
"Yang kami jaga adalah motivasi 115 juta petani. Sekecil apa pun praktik impor ilegal dapat menurunkan semangat mereka," kata Amran dalam keterangan resmi, Rabu, 26 November 2025.
Amran mengatakan bahwa pemerintah tengah menjalankan kebijakan besar untuk memperkuat produksi dalam negeri.
Terdapat 19 regulasi, mulai dari Perpres hingga Inpres, yang dikeluarkan pemerintah untuk mempermudah aktivitas petani.
Harga Beras Global Turun, Indonesia Tetap Menangkal Masuknya Pangan Ilegal
Amran mengungkapkan alasan harga beras luar negeri lebih murah sehingga menarik pelaku penyelundupan.
Harga beras internasional kini berada pada titik terendah dalam empat tahun terakhir.
Data FAO melalui Rice Price Update mencatat FAO All Rice Price Index (FARPI) pada Oktober 2025 turun ke 98,4 poin, terendah sejak 2022.
"Kenapa harga mereka murah? Karena Indonesia tidak impor. Pasar terbesar mereka adalah Indonesia. Penduduk kita 286 juta. Kalau kita buka impor ilegal, kita hanya jadi pasar," tegasnya.
Status Batam sebagai free trade zone (FTZ) bukan alasan untuk melepas pengawasan.
Amran menegaskan bahwa semua barang yang masuk tetap harus tunduk pada aturan jika diperuntukkan masuk ke wilayah Indonesia.
"Ini sensitif karena menyangkut pangan. Meski FTZ, Batam tetap wilayah Republik Indonesia," kata Amran.
Dalam penindakan tersebut, selain 40,4 ton beras, pemerintah juga mengamankan:
4,5 ton gula pasir
2,04 ton minyak goreng
600 kg tepung terigu
900 liter susu
240 botol parfum
360 bungkus mi impor
30 dus frozen food
3 unit kapal
Menurut Amran, penindakan ini bukan semata persoalan regulasi.
Pemerintah berupaya menjaga kepercayaan petani agar target besar swasembada beras 2025 tanpa impor tercapai.
"Kalau impor ilegal masuk, petani demotivasi. Ini soal keadilan dan kedaulatan pangan," ujarnya.
Amran juga menyinggung hasil Survei Ekonomi Pertanian (SEP) 2024 yang dirilis BPS pada Maret 2025.
Sektor pertanian dinilai memegang peranan besar dalam pengentasan kemiskinan global.*
(um)
JAKARTA Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hassan, meminta masyarakat tidak khawatir terhadap isu y
NASIONAL
SOLO Peneliti dan penulis Tifauzia Tyassuma kembali memaparkan hasil kajiannya dalam sidang gugatan ijazah melalui mekanisme citizen law
POLITIK
PANDAN Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah memanfaatkan momentum Ramadhan 1447 Hijriah untuk mendorong pemulihan ekonomi masyarakat mel
EKONOMI
DELI SERDANG Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Deli Serdang memfokuskan program kerja 2026 pada empat pilar utama,
EKONOMI
JAKARTA Bareskrim Polri terus memburu dua bandar narkoba yang menyetorkan uang sebesar Rp2,8 miliar kepada eks Kapolres Bima Kota, AKBP
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menegaskan komitmennya memperkuat integritas dan mutu pelayanan publik melalui diseminasi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkap praktik sistematis sejumlah perusahaan dalam menghindari kewajiban memba
EKONOMI
JAKARTA Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, atau akrab disapa Gus Yaqut, membeberkan pertimbangannya saat menetapkan pembagian ku
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal Projo, Freddy Alex Damanik, menilai polemik tudingan ijazah palsu Presiden ke7 RI, Joko Widodo, seharusnya
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dalam rangka memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar instansi penegak hukum, Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas II
NASIONAL