PDI-P Sambut Usulan KPK soal Parpol Wajib Lapor Pendidikan Politik: Sejalan dengan Fungsi Kaderisasi
JAKARTA Usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar partai politik wajib melaporkan kegiatan pendidikan politik yang didanai dari bantu
POLITIK
JAKARTA- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025, yang merevisi PMK 108/2024 terkait pengalokasian, penggunaan, dan penyaluran dana desa tahun anggaran 2025.
Salah satu perubahan penting adalah keterlibatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdeskel) sebagai syarat pencairan dana desa tahap kedua.
Beleid terbaru ini bertujuan meningkatkan efektivitas tata kelola penyaluran dana desa, sejalan dengan kebijakan Presiden untuk mendukung pembentukan koperasi desa/kelurahan Merah Putih.Baca Juga:
"Untuk meningkatkan efektivitas tata kelola penyaluran dana desa tahun anggaran 2025 dan mendukung pembentukan koperasi desa/kelurahan Merah Putih, perlu menetapkan perubahan terhadap PMK 108 Tahun 2024," tulis pertimbangan beleid tersebut, dikutip Rabu (26/11/2025).
Dalam mekanisme penyaluran dana desa, tahap pertama sebesar 60% tetap disalurkan paling lambat Juni, sedangkan tahap kedua sebesar 40% paling cepat April.
Namun, syarat pencairan tahap kedua kini lebih ketat.
Selain laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran, desa wajib menyertakan akta pendirian badan hukum koperasi atau bukti penyampaian dokumen pembentukan Kopdeskel Merah Putih ke notaris, serta surat pernyataan komitmen APBDes mendukung pembentukan koperasi tersebut.
PMK 81/2025 juga menegaskan bahwa dana desa tahap kedua akan ditunda jika persyaratan tersebut belum lengkap hingga 17 September 2025.
Dana akan disalurkan kembali hanya setelah bupati/wali kota melengkapi persyaratan sesuai ketentuan.
Jika tidak terpenuhi, dana akan dialihkan untuk prioritas pemerintah yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri.
Selain itu, aturan ini mencabut ketentuan sebelumnya mengenai penyaluran dana desa tahap II yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana diatur dalam PMK 145 Tahun 2023.
Perubahan ini menandai upaya pemerintah memperkuat tata kelola keuangan desa sekaligus mendorong pengembangan koperasi sebagai pilar ekonomi lokal.*
(d/um)
JAKARTA Usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar partai politik wajib melaporkan kegiatan pendidikan politik yang didanai dari bantu
POLITIK
TOBA Kantor Basarnas Kelas A Medan bersama tim SAR gabungan resmi menghentikan operasi pencarian terhadap Christtopher Rustam (21), maha
PERISTIWA
DELI SERDANG Pertengkaran dalam lingkup keluarga kembali berujung petaka. Seorang pria bernama Agus Suyanto (43) diduga membakar rumah o
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang perempuan berinisial AN (26) diamankan aparat kepolisian setelah mengancam karyawan toko ponsel dengan sebilah parang di K
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum balik terhadap pihakpihak yang menuding d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) kembali menyinggung perannya dalam perjalanan politik Joko Widodo hingga menjadi Presiden
POLITIK
JAKARTA Sejumlah tokoh lintas agama mendorong agar polemik pernyataan mati syahid yang disampaikan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (
HUKUM DAN KRIMINAL
MAGELANG Presiden Prabowo Subianto melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kompleks Gudang Bulog Danurejo di Kabupaten Magelang, Jawa Ten
PERTANIAN AGRIBISNIS
JAKARTA Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menekankan pentingnya pembangunan postur pertahanan Republik Indonesia yang ber
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan peserta, operator perusahaan, dan mentor Program Magang Nasional (MagangHub
NASIONAL