JAKARTA, – Pemerintah membuka peluang pengenaan bea keluar terhadap komoditas batu bara yang kemungkinan berlaku pada 2026.
Rencana ini tengah dikaji oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk meningkatkan penerimaan negara, tanpa mengganggu daya saing ekspor batu bara Indonesia di pasar internasional.
"Sedang dibicarakan, mungkin tahun depan akan diimplementasikan," kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (26/11).Baca Juga:
Purbaya menjelaskan, penerimaan pemerintah dari ekspor batu bara saat ini relatif lebih kecil dibandingkan komoditas lain, seperti minyak dan gas bumi (migas) yang memiliki skema kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract/PSC).
"Kalau PSC zaman dulu, kontrak sharing 85:15. Batu bara kan lebih kecil dari itu. Ini masih bisa ditingkatkan lagi tanpa mengganggu industrinya," ujarnya.
Meski dikenakan bea keluar, Purbaya menegaskan daya saing batu bara Indonesia tetap terjaga.
Namun, keuntungan yang diterima pengusaha kemungkinan akan menurun.
"Nggak akan mempengaruhi kompetitif. Hanya bagi pelaku industri saja yang lebih sedikit keuntungan," tambahnya.
Pengenaan bea keluar batu bara muncul bersamaan dengan rencana bea keluar emas pada 2026.
Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu, menyatakan besaran bea keluar emas diperkirakan antara 7,5 persen hingga 15 persen.
Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat penerimaan negara sekaligus mendukung hilirisasi komoditas strategis.
Kemenkeu menargetkan, penerapan bea keluar emas dapat meningkatkan pendapatan negara sekitar Rp2 triliun–6 triliun.
PERCUT SEI TUAN, DELI SERDANG Organisasi 234 Solidarity Community (SC) Percut Sei Tuan menggelar kegiatan berbagi takjil dan buka puasa b
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jajaran kabinetnya agar menjelang Hari Raya Idul Fitri tidak menggelar open house yang be
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan tindakan penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa Peduli Akan Sosial (DPP IMPAS) melakukan aksi demonstrasi di kantor Kementerian Kehutanan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejak dibuka pada 2 Maret 2026, Posko Tunjangan Hari Raya (THR) dan Bonus Hari Raya (BHR) Keagamaan Kementerian Ketenagakerjaan (
NASIONAL
PIDIE Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, berbuka puasa bersama ratusan warga di Gampong Teupin Raya, Kabupaten Pidie, Jumat (13/3/2026). Ac
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengambil langkah proaktif menjelang mudik Lebaran 2026 dengan menurunkan Tim Penguji Kes
NASIONAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh, Irjen Pol Drs Marzuki Ali Basyah MM, menekankan pentingnya pemahaman kearifan lokal bagi aparatur negara dalam
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni, memberikan apresiasi terhadap langkah peneliti dan ahli
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah tengah mengkaji langkahlangkah adaptif untuk menghadapi potensi dampak konflik d
POLITIK
