KPK Tolak Laporan Gratifikasi Raja Juli Antoni, Perkara Sudah Masuk Penyidikan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak laporan gratifikasi yang diajukan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait penerima
NASIONAL
JAKARTA- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berisiko dibekukan akibat kinerja yang dianggap kurang memuaskan oleh pemerintah dan masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan menyusul berbagai persoalan yang mencuat ke publik, termasuk lemahnya pengawasan di bandara kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) dan kasus masuknya 250 ton beras ilegal melalui Sabang, Aceh.
"Kita akan bereskan. Image Bea Cukai kurang bagus di media, di masyarakat, di pimpinan tertinggi. Kita harus perbaiki," kata Purbaya, Kamis (27/11/2025).Baca Juga:
Menteri Keuangan menyatakan telah meminta Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu satu tahun untuk melakukan pembenahan internal sebelum mengambil langkah lebih drastis.
"Saya sudah minta waktu ke Presiden satu tahun untuk tidak diganggu dulu, beri waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai, karena ancaman serius," ujarnya.
Purbaya juga membuka opsi penyerahan fungsi kepabeanan dan cukai kepada perusahaan swasta asal Swiss, Societe Generale de Surveillance (SGS), seperti yang pernah dilakukan pada era Orde Baru.
Pada 1985, Presiden Soeharto pernah membekukan Ditjen Bea Cukai akibat maraknya pungli dan penyelundupan, dan pembekuan berlangsung hingga 1995.
"Kalau Bea Cukai tidak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih tidak puas, Bea Cukai bisa dibekukan, diganti dengan SGS. Seperti zaman dulu lagi," tegas Purbaya.
Untuk memperbaiki kinerja, Purbaya menyebut pegawai Bea Cukai kini meningkatkan digitalisasi di seluruh kantor guna mencegah penyimpangan.
Ia optimistis, langkah ini akan membuat DJBC bisa bekerja lebih profesional dan efisien tahun depan.
Namun, Purbaya mengingatkan, kegagalan perbaikan berisiko berdampak pada sekitar 16.000 pegawai.
"Kalau kita gagal memperbaiki, 16 ribu orang pegawai Bea Cukai bisa dirumahkan. Orang Bea Cukai pintar-pintar dan siap untuk mengubah keadaan," ujarnya.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak laporan gratifikasi yang diajukan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait penerima
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya memastikan barang bukti berupa 74 kilogram emas batangan serta mata uang asing yang akan dilimpahkan ke Kejaksa
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Polisi merilis identitas korban kecelakaan beruntun yang terjadi di Desa Sukamakmur, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli S
PERISTIWA
MEDAN Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap mengajak Kapolres Pelabuhan Belawan yang baru, AKBP Aditya S.P. Sembiring, memperkuat sin
PEMERINTAHAN
MEDAN Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Kahiyang Ayu, mempromosikan potensi budaya, pa
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI DPRD Kota Tanjungbalai resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai menyatakan siap berkolaborasi dengan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kela
PEMERINTAHAN
JAKARTA Tersangka dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang (TPPU) yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jam
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea membenarkan dirinya telah menerima surat kuasa dari mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana
HUKUM DAN KRIMINAL
LOMBOK BARAT Gubernur Aceh Muzakir Manaf menghadiri Rapat Kerja Gubernur selaku anggota Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (
PEMERINTAHAN