Sumbang 22 Persen PDB Nasional, Sumut Ajak Provinsi se-Sumatera Perkuat Kolaborasi Ekonomi
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mendorong penguatan kerja sama antarprovinsi di Pulau Sumatera untuk mempercepa
PEMERINTAHAN
JAKARTA– Pemerintah menegaskan bahwa barang impor bekas atau thrifting tidak akan dilegalkan melalui skema pajak maupun kuota impor.
Penegasan itu disampaikan setelah kelompok pedagang pakaian bekas meminta agar pemerintah menarik pajak 7,5 sampai 10 persen demi memberikan dasar legalitas atas praktik perdagangan yang selama ini berlangsung.
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan barang bekas impor tetap berada dalam kategori ilegal, sehingga tidak dapat dimasukkan ke mekanisme perpajakan.Baca Juga:
"Ya namanya ilegal, barang ilegal. Makanya kita pengawasan terus," ujar Budi saat ditemui di Mal Gandaria City, Jakarta Selatan, Kamis, 4 Desember 2025.
Senada dengan itu, Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temmy Satya Permana, menuturkan tidak ada payung hukum yang memungkinkan barang ilegal dikenakan pajak atau diberikan kuota impor.
"Enggak mungkin dipajakin barang ilegal. Statusnya jelas. Enggak mungkin juga dikasih kuota," kata Temmy.
Temmy menanggapi rencana sejumlah pedagang thrifting yang hendak mengajukan judicial review agar regulasi perdagangan barang bekas impor diubah.
Menurutnya, langkah itu merupakan hak warga negara. "Mau JR silakan. Itu hak mereka. Nanti berjuang di Mahkamah Agung," ujarnya.
Kementerian UMKM juga akan menggelar pertemuan dengan para pedagang thrifting dari berbagai daerah, mulai Pasar Senen, Gedebage, hingga Bali.
Pertemuan tersebut membahas kesiapan pedagang untuk beralih menjual produk lokal sebagai substitusi barang impor ilegal.
"Kesiapan mereka itu yang harus kita pastikan," kata Temmy.
Sebelumnya, Aliansi Pedagang Pakaian Bekas Indonesia mengusulkan skema pajak untuk melegalkan perdagangan pakaian impor bekas.
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mendorong penguatan kerja sama antarprovinsi di Pulau Sumatera untuk mempercepa
PEMERINTAHAN
NIAS SELATAN Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) Surya menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk terus memper
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menerima kunjungan silaturahmi Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Danlanud) Sultan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) melanjutkan pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jampidsus Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto akan menganugerahkan tanda jasa dan kehormatan kepada sejumlah tokoh yang dinilai berjasa bagi bangsa
NASIONAL
JAKARTA Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengaku telah menyampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto ba
POLITIK
JAKARTA Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim mengapresiasi majelis hakim P
NASIONAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat signifikan pada perdagangan Rabu (12/8/2026). IHSG naik 105,96 poin atau 1,69
EKONOMI
JAKARTA Polisi mengungkap sosok yang mengajukan tantangan hafalan Al Quran berhadiah minuman keras (miras) dalam acara The Sounds Projec
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim menyebut transaksi senilai Rp
NASIONAL