JAKARTA– Pemerintah menegaskan bahwa barang impor bekas atau thrifting tidak akan dilegalkan melalui skema pajak maupun kuota impor.
Penegasan itu disampaikan setelah kelompok pedagang pakaian bekas meminta agar pemerintah menarik pajak 7,5 sampai 10 persen demi memberikan dasar legalitas atas praktik perdagangan yang selama ini berlangsung.
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan barang bekas impor tetap berada dalam kategori ilegal, sehingga tidak dapat dimasukkan ke mekanisme perpajakan.Baca Juga:
"Ya namanya ilegal, barang ilegal. Makanya kita pengawasan terus," ujar Budi saat ditemui di Mal Gandaria City, Jakarta Selatan, Kamis, 4 Desember 2025.
Senada dengan itu, Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temmy Satya Permana, menuturkan tidak ada payung hukum yang memungkinkan barang ilegal dikenakan pajak atau diberikan kuota impor.
"Enggak mungkin dipajakin barang ilegal. Statusnya jelas. Enggak mungkin juga dikasih kuota," kata Temmy.
Temmy menanggapi rencana sejumlah pedagang thrifting yang hendak mengajukan judicial review agar regulasi perdagangan barang bekas impor diubah.
Menurutnya, langkah itu merupakan hak warga negara. "Mau JR silakan. Itu hak mereka. Nanti berjuang di Mahkamah Agung," ujarnya.
Kementerian UMKM juga akan menggelar pertemuan dengan para pedagang thrifting dari berbagai daerah, mulai Pasar Senen, Gedebage, hingga Bali.
Pertemuan tersebut membahas kesiapan pedagang untuk beralih menjual produk lokal sebagai substitusi barang impor ilegal.
"Kesiapan mereka itu yang harus kita pastikan," kata Temmy.
Sebelumnya, Aliansi Pedagang Pakaian Bekas Indonesia mengusulkan skema pajak untuk melegalkan perdagangan pakaian impor bekas.
Mereka mengajukan bea masuk 7,5 persen, PPN 11 persen, pajak impor 7,5–10 persen, serta PPh 22 impor 7,5 persen.
Usul itu diajukan karena perdagangan pakaian impor bekas disebut melibatkan hingga 7,5 juta pelaku usaha di berbagai daerah.
Namun pemerintah tetap berpegang bahwa legalisasi tidak dimungkinkan karena seluruh barang impor bekas dilarang masuk ke Indonesia sejak lama.*
(d/dh)
ACEH TAMIANG Menutup bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, SE, bersama Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavi
PEMERINTAHAN
LHOKSEUMAWE Menjelang akhir Ramadan 1447 Hijriah, pengurus Amil Zakat Masjid AlFitrah Korem 011/Lilawangsa menyalurkan zakat fitrah dan
NASIONAL
DENPASAR Sebanyak 52 personel gabungan dari Kepolisian Daerah Bali dikerahkan untuk mengamankan pelaksanaan malam takbiran di Masjid Ukh
NASIONAL
DENPASAR Kepolisian Daerah Bali mengerahkan puluhan personel dalam rangka pengamanan malam takbiran menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 H
NASIONAL
DENPASAR Kepolisian Daerah Bali mengerahkan puluhan personel untuk mengamankan pelaksanaan malam takbiran menjelang Hari Raya Idulfitri
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN Kepolisian Resor Padangsidimpuan melalui Satuan Intelkam melakukan pemantauan intensif terhadap harga dan ketersediaan b
EKONOMI
JAKARTA Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh menanggapi wacana pemerintah mengenai penerapan kebijakan work
NASIONAL
JAKARTA Facebook, yang kini berada di bawah payung Meta, meluncurkan program baru bernama Creator Fast Track yang menawarkan bayaran hingg
SAINS DAN TEKNOLOGI
WASHINGTON D.C. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengonfirmasi pada Kamis (19/3/2026) bahwa dirinya telah memperingatkan Perda
INTERNASIONAL
ACEH BESAR Tiga doa Malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW menjadi renungan mendalam bagi umat Islam di penghujung bulan Ra
AGAMA
