Mau Hapus Pajak BUMN Sebelum 2023? Purbaya Menjawab: Tidak Ada Ruang

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak permintaan CEO Danantara, Rosan Roeslani, yang ingin agar tagihan pajak sejumlah BUMN sebelum tahun 2023 dihapus.

Permintaan itu disampaikan dalam pertemuan keduanya di Kementerian Keuangan pada Rabu, 3 Desember 2025.

"Dia minta keringanan pajak beberapa perusahaan, dulu sebelum tahun 2023 kejadiannya untuk dihilangkan kewajiban pajaknya.

Baca Juga:

• Purbaya Yudhi Sadewa Sindir Kritik: “Dulu Katanya Menteri Cilaka, Sekarang IHSG 8.600”

Ya nggak bisa!" kata Purbaya saat ditemui di Gedung DPR RI, Kamis, 4 Desember 2025.

Purbaya tidak merinci BUMN mana saja yang diminta untuk dihapus tagihan pajaknya.

Ia hanya menyebut perusahaan-perusahaan tersebut dalam kondisi untung, bahkan memiliki unsur kepemilikan asing.

"Itu kan sudah terjadi di masa lalu. Perusahaannya untung dan ada komponen perusahaan asing juga," ujar dia.

Meski menolak penghapusan pajak masa lalu, Purbaya mengiyakan adanya keringanan pajak terkait aksi korporasi BUMN yang sedang menjalani konsolidasi.

Menurutnya, relaksasi semacam ini adalah hal wajar untuk memberi ruang penataan struktur usaha.

"Dia bilang kalau bayar pajak semua kemahalan. Saya pikir itu masuk akal untuk konsolidasi. Kita kasih waktu dua sampai tiga tahun ke depan. Setelah itu, setiap corporate action akan kita kenakan pajak sesuai aturan," ujarnya.

Purbaya menambahkan bahwa Danantara merupakan entitas baru dan merupakan bagian dari proyek pemerintah.

Karena itu, menurut dia, pemberian relaksasi terbatas masih dalam batas kewajaran kebijakan fiskal.*

(d/dh)

INALUM Salurkan Sejumlah Bantuan Kemanusiaan Untuk Korban Bencana Di Sumatera Utara

Banjir dan Longsor di Sumatera, Kepala BP BUMN: Akibat Pembalakan Hutan!

Danantara Minta BUMN Bergerak Cepat Tangani Bencana Banjir di Sumatera

BPKP dan KPK Berselisih soal Penghitungan Kerugian Negara Kasus Akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh ASDP

INALUM Bersama Komisi XII DPR RI dan BUMN Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Sumatera Utara

Danantara Negosiasi Akuisisi 25–30% Saham Proyek Petrokimia Lotte di Cilegon