Prabowo: Aparat Harus Mati untuk Rakyat, Bukan Menindas
NGANJUK Presiden Prabowo Subianto menegaskan aparat negara harus berpihak kepada rakyat dan tidak boleh menjadi alat kepentingan kelompo
NASIONAL
JAKARTA, – Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam periode Kabinet Merah Putih. Untuk mencapainya, dibutuhkan investasi sektor infrastruktur sebesar Rp 10.303 triliun, yang terdiri dari Rp 7.212 triliun dari APBN dan Rp 3.091 triliun dari investasi swasta.
Hal ini disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Muhammad Rachmat Kaimuddin, dalam Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil) Tahun 2025 di Jakarta Selatan, Kamis (4/12/2025).
Menurut Rachmat, kebutuhan investasi infrastruktur pada Kabinet Merah Putih meningkat drastis dibanding periode Kabinet Indonesia Maju maupun Kabinet Kerja.Baca Juga:
"Pada periode Pak Jokowi pertama dan kedua, kenaikan persentase investasi tidak seberapa. Namun pada periode Pak Prabowo pertama, dibutuhkan tiga kali lipat pendanaan infrastruktur," ujarnya.
Selain itu, Rachmat menekankan pentingnya peran investasi swasta, yang diproyeksikan meningkat empat kali lipat dibandingkan periode sebelumnya.
"Ini adalah PR kita yang sangat berat dan perlu cara-cara baru untuk pembiayaan infrastruktur karena jelas tidak bisa hanya mengandalkan APBN," tambahnya.
Sebagai perbandingan, pada periode Kabinet Indonesia Maju, total capaian investasi infrastruktur mencapai Rp 3.307 triliun (APBN Rp 2.561 triliun dan swasta Rp 746 triliun), sementara pada periode Kabinet Kerja, total investasi infrastruktur sebesar Rp 2.896 triliun (APBN Rp 2.400 triliun, swasta Rp 495 triliun).
Pemerintah menegaskan bahwa pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8 persen akan sangat bergantung pada keberhasilan menggalang investasi swasta dan inovasi pembiayaan infrastruktur.*
(k/dh)
NGANJUK Presiden Prabowo Subianto menegaskan aparat negara harus berpihak kepada rakyat dan tidak boleh menjadi alat kepentingan kelompo
NASIONAL
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri memastikan akan melakukan pengawasan intensif terhadap penanganan kasus Kepala
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan institusinya telah memiliki 1.376 Satuan Pe
NASIONAL
MEDAN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memastikan tidak ada guru honorer atau non Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberhentikan
PENDIDIKAN
JAKARTA Roy Suryo mengaku menghormati langkah Polda Metro Jaya dalam menangani kasus dugaan penyebaran informasi terkait ijazah Presiden
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Ketua Umum Yayasan Bela Ibu Pertiwi Indonesia (BIPI), Alan Pane, S.Tr.BD, SH, CPA, melontarkan kritik keras terhadap kinerja Pem
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wacana penghapusan sejumlah program studi perguruan tinggi yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan industri mendapat sorotan
PENDIDIKAN
BALIKPAPAN Suasana haru mewarnai acara perpisahan Azhari Idris yang resmi mengakhiri masa tugasnya di SKK Migas Kalimantan dan Sulawesi
EKONOMI
JAKARTA Koops Habema angkat bicara terkait insiden penembakan yang menewaskan seorang remaja perempuan bernama Nalince Wamang (17) di wi
NASIONAL
JAKARTA Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) terus menguat hingga menembus level Rp17.500 terhadap rupiah. Menanggapi kondisi tersebut
EKONOMI