Advokasi Hukum “On the Track”, Pemko Binjai Raih Empat Penghargaan dari Kemenkum Sumut
BINJAI Walikota Binjai Drs. H. Amir Hamzah, M.AP, menerima jajaran bagian hukum Pemko Binjai yang melaporkan perkembangan advokasi huku
NASIONAL
MEDAN, — Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara menilai buruknya kinerja Pertamina dalam menangani kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan.
Kelangkaan BBM yang berlangsung selama beberapa hari terakhir menyebabkan antrean panjang di sejumlah SPBU, mengganggu aktivitas harian masyarakat.
Baca Juga:
Kapal yang sempat terhambat akhirnya baru bisa berlabuh pada 29 November 2025.
Namun, Ombudsman menganggap hal ini sebagai salah satu faktor kecil yang tak mengurangi tanggung jawab perusahaan dalam menangani krisis tersebut.
Pada Kamis (4/12/2025), Ombudsman Sumut melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua terminal penampungan BBM milik Pertamina di kawasan Medan Belawan.
Di lokasi pertama, Ombudsman menemukan bahwa pasokan BBM jenis Pertamina Dex cukup tersedia untuk mengisi kebutuhan SPBU di Kota Medan.
Begitu pula dengan terminal kedua yang mengklaim memiliki pasokan cukup untuk memenuhi kebutuhan BBM di Medan.
Namun, meskipun pasokan tersedia, Ombudsman menemukan sejumlah masalah yang menghambat kelancaran distribusi, di antaranya perbaikan lima tangki penyimpanan yang mengurangi kapasitas maksimal penampungan BBM dari 135 ribu kiloliter menjadi hanya 90 ribu kiloliter.
Menurut Jemsly Hutabarat, Anggota Ombudsman RI, hal ini turut mengganggu keandalan pasokan BBM, terlebih dalam situasi krisis yang terjadi di Sumatera Utara saat ini.
"Dari segi distribusi, meski kapal sudah bersandar, kami mendapati kendala karena Pertamina kekurangan operator truk distribusi. Sebagian operator terhambat akibat banjir yang melanda wilayah tersebut," ujar Jemsly.
Sebelumnya, Pertamina juga berusaha mendatangkan pasokan BBM dari Lhokseumawe hingga Dumai, namun perjalanan truk terhambat karena akses terputus oleh banjir.
BINJAI Walikota Binjai Drs. H. Amir Hamzah, M.AP, menerima jajaran bagian hukum Pemko Binjai yang melaporkan perkembangan advokasi huku
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN Polres Padangsidimpuan melaksanakan kegiatan penertiban senjata api (senpi) genggam inventaris, Senin (9/3/2026). Kegiat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerima surat resmi dari Presiden Prabowo Subianto terkait pengajuan 10 calon anggota dewan komisio
NASIONAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seharusnya menjadi opsi paling akhi
EKONOMI
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan mengembalikan tiga unit aset milik PT Keret
HUKUM DAN KRIMINAL
BENGKULU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat jajaran Pemkab Rejang Lebong, B
HUKUM DAN KRIMINAL
MAKASSAR Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan menahan lima tersangka terkait dugaan kor
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Informasi Pusat (KIP) memutuskan mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh Leony Lidya, Lukas Luwarso, dan Herman, te
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani membeberkan 10 isu strategis yang menjadi catatan DPR kepada pemerintah dalam menjalankan pembangunan
NASIONAL
JAKARTA Pegawai Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), Ernie Nurheyanti M. Toelle, menggugat Menteri HAM Natalius Pigai ke Pengadilan Tata
HUKUM DAN KRIMINAL