Pemerintah Timur Tengah Tidak Rekomendasikan Evakuasi WNI, Kata Kemlu RI
JAKARTA Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) memastikan pemerintah negaranegara di Timur Tengah tidak merekomendasikan
NASIONAL
JAKARTA– Pemerintah tengah menyiapkan peraturan baru terkait pembelian LPG 3 kilogram agar penyalurannya lebih tepat sasaran.
Kebijakan ini ditujukan untuk memastikan subsidi energi benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menjelaskan, regulasi sebelumnya belum mengatur pembatasan kelompok masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan.Baca Juga:
Hal ini membuat distribusi LPG 3 kg kerap tidak tepat sasaran.
"Dalam Perpres baru nanti, kita akan melihat desil mana yang berhak menerima. Misalnya, desil 8, 9, dan 10 mungkin tidak termasuk penerima subsidi," kata Laode, Sabtu (20/12/2025).
Desil merupakan metode pengelompokan masyarakat berdasarkan kesejahteraan ekonomi, dari kelompok paling miskin hingga paling sejahtera, berdasarkan data rumah tangga nasional.
Selain membatasi kelompok penerima, Perpres ini juga mengatur penjualan LPG 3 kg hingga ke level subpangkalan atau pengecer.
Dengan demikian, distribusi hingga ujung rantai penjualan dapat diawasi lebih ketat, termasuk margin yang diterapkan di tiap level.
Perpres baru tersebut telah selesai disusun dan masih menunggu proses harmonisasi.
Pemerintah berencana melaksanakan masa transisi enam bulan, termasuk pilot project di wilayah terbatas seperti Jakarta Pusat, untuk menilai efektivitas dan dampak kebijakan ini sebelum diterapkan secara nasional.
"Kami ingin melihat dampaknya dulu sebelum kebijakan diterapkan secara masif. Banyak perubahan dari Perpres sebelumnya," ujar Laode.
Langkah ini dinilai sebagai upaya pemerintah untuk mengefektifkan subsidi energi sekaligus mengurangi penyalahgunaan LPG bersubsidi oleh masyarakat yang tidak berhak.*
JAKARTA Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) memastikan pemerintah negaranegara di Timur Tengah tidak merekomendasikan
NASIONAL
SOLO Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo, mengungkapkan isi pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, J
POLITIK
JAKARTA Kementerian Luar Negeri (Kemlu) terus melakukan diplomasi agar dua kapal tanker milik PT Pertamina International Shipping dapat
INTERNASIONAL
DENPASAR Polda Bali memastikan bahwa potongan tubuh yang ditemukan di Pantai Ketewel, Sukawati, Gianyar, merupakan korban penculikan war
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkum) Bali memperkuat komitmennya dalam memperluas akses keadilan bagi mas
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Ketua TP PKK Kabupaten Simalungun, Ny. Hj Darmawati Anton Achmad Saragih, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) TP PKK di kantor
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun menggelar operasi pasar murah di dua kecamatan, yakni Kecamatan Siantar dan Kecamatan Pematan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah menyatakan Indonesia masih membutuhkan tambahan sekitar 150 ribu insinyur dalam beberapa tahun ke depan guna mendukun
EKONOMI
JAKARTA Ulama Yahya Zainul Ma&039arif atau yang dikenal sebagai Buya Yahya mengajak masyarakat untuk mendoakan Presiden Prabowo Subian
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengajukan permohonan praperadilan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka dalam p
HUKUM DAN KRIMINAL