Kelompok Tani Gugat Bupati Simalungun ke PTUN, Sengketa Kebun Plasma Memanas
MEDAN Kelompok Tani Plasma Tunas Malela Simalungun Jaya menggugat Bupati Simalungun ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan terkait p
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN — Dewan Pengupahan Kota Medan resmi membahas dan menyepakati kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Medan tahun 2026 sebesar 8 persen dibanding UMK 2025.
Rapat digelar di Grand Kanaya Hotel, Jalan Darussalam, Senin (22/12/2025), dihadiri perwakilan Pemerintah Kota (Pemko) Medan, Dinas Ketenagakerjaan, serikat buruh, dan Apindo.
Ketua Dewan Pengupahan Kota Medan, Ramaddan, menyampaikan UMK Medan tahun 2025 sebesar Rp 4.014.072, naik menjadi Rp 4.335.279 untuk tahun 2026.Baca Juga:
Kenaikan ini setara dengan Rp 321.207 per bulan atau sekitar 8 persen dari UMK sebelumnya.
"UMK Medan tahun 2025 sebesar Rp 4.014.072, naik 8 persen menjadi Rp 4.335.279 untuk UMK Medan 2026," ujar Ramaddan usai memimpin rapat.
Setelah rapat ini, Pemko Medan akan mengusulkan besaran UMK 2026 ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut).
Penetapan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumut ditargetkan selesai paling lambat 24 Desember 2025.
"Usulan UMK Medan 2026 akan kami sampaikan ke Pemprov Sumut besok, 23 Desember 2025. Selanjutnya menunggu penetapan SK Gubernur Sumut," kata Ramaddan.
Sebelum rapat, Ramaddan mengaku telah meminta arahan dan petunjuk dari Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu, terkait besaran UMK Medan 2026.
Ia berharap proses penetapan berjalan lancar sesuai jadwal.
Kenaikan UMK ini menjadi perhatian para pekerja dan pengusaha di Kota Medan, sekaligus upaya pemerintah untuk menyesuaikan upah dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah.*
MEDAN Kelompok Tani Plasma Tunas Malela Simalungun Jaya menggugat Bupati Simalungun ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan terkait p
HUKUM DAN KRIMINAL
MIMIKA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyoroti minimnya penerangan di ruang kelas saat meninjau Sentra Pendidikan di Kabupaten Mim
NASIONAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan UndangUndang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menj
NASIONAL
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI, Jusuf Kalla (JK), menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah tokoh agama serta pelaku sejar
NASIONAL
JAKARTA Advokat Ahmad Khozinudin menuding pakar hukum tata negara Feri Amsari telah dikriminalisasi setelah dilaporkan ke Polda Metro Ja
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Peneliti Australian National University (ANU), Sana Jaffrey, menyoroti perubahan pendekatan politik Presiden ke7 RI Joko Widodo
POLITIK
JAKARTA Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengapresiasi percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Ia menilai progres
NASIONAL
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Surat Edaran MA Nomor 1 Tahun 2026 sebagai pedoman bagi hakim dalam menerapkan pidana nonpenjar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (PBB) hasil Muktamar VI Bali menggugat UndangUndang Partai Politik ke Mahkamah Konsti
POLITIK
BANDA ACEH Delegasi Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) melakukan kunjungan strategis ke sejumlah perguruan tinggi vokasi serta menja
PENDIDIKAN